Peluangnews, Jakarta – Meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur digital, Pemerintah tetap mendorong melakukan program prioritas pembangunan infrastruktur digital agar digitalisasi di desa bisa berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiadi dalam diskusi bersama masyarakat dan kepala desa se-Provinsi Riau, di Rumah Adat Sakai, Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (24/8/2023) kemarin.
“Kalau mau Riau maju, berarti desanya harus maju. Begitu juga Kabupaten Bengkalis, desanya maju pasti kabupatennya maju. Jadi keluhan-keluhan yang ada ini akan segera kami tindaklanjuti infrastruktur digital memiliki peranan penting,” ungkap Budi.
Namun demikian, pemerintah akan melakukan terobosan dalam transformasi digital di Indonesia. Menurut Menkominfo, ada empat target utama pembangunan infrastruktur digital yaitu untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta pemerintahan desa.
“Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Oleh karena itu, infrastruktur digital juga punya peranan guna mendukung kemajuan sebuah desa,” tegas Budi.
Menkominfo telah mendengarkan keluhan yang disampaikan sejumlah masyarakat maupun beberapa kepala desa terkait kendala mengenai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masing-masing tempat.
“Saya akan menindaklanjuti atas persoalan yang dihadapi desa, sekaligus memberi masukan kepada kepala desa agar persoalan yang ada di desa terkait digitalisasi bisa teratasi,” ucap Budi.
Menurut dia, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunkasi dan Informasi (BAKTI) telah menyiapkan beberapa solusi untuk pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
“Selain pembangunan BTS, juga akan menggunakan satelit. Kesenjangan, bukan ketiadaan. Jadi ini pentingnya pemerintah ikut campur, intervensi, turut serta dalam proses percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan yang dinilai kurang menguntungkan bagi swasta karena itulah pemerintah hadir,” jelas Budi. (alb)
