PeluangNews, Jakarta-Pemerintah Indonesia bersiap membawa agenda strategis dalam forum perdagangan global pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization yang digelar di Yaoundé, Kamerun pada 26–29 Maret 2026.
Indonesia menegaskan akan memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong reformasi sistem perdagangan multilateral agar lebih adil bagi negara berkembang.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan reformasi WTO penting untuk menjaga sistem perdagangan global tetap inklusif tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi tersebut.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong pemulihan sistem penyelesaian sengketa demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi Santoso.
Dalam forum tersebut, Indonesia membawa sejumlah agenda prioritas, mulai dari subsidi perikanan, sektor pertanian, perdagangan digital, hingga inkorporasi kesepakatan joint initiative dan isu non-violation and situation complaints (NVSC).
Seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan multilateral.
Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta mendorong pembahasan sektor pertanian yang menekankan pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.
Menurut Budi Santoso, perubahan iklim menjadi tantangan global yang berpotensi memengaruhi produksi pangan dunia. Karena itu, Indonesia menilai aturan perdagangan global harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain sektor pangan, Indonesia juga memberi perhatian besar pada perdagangan digital global. Pemerintah menilai masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) harus dibahas secara komprehensif, termasuk kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Indonesia menekankan bahwa kebijakan global terkait e-commerce harus mempertimbangkan kesenjangan digital yang masih dihadapi negara berkembang.
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Budi Santoso.
Delegasi Indonesia dalam KTM ke-14 WTO akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia juga dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, hingga pertemuan bilateral strategis.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi global.
Dengan membawa agenda strategis tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada negara berkembang.
