PeluangNews, Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster mengajak lebih banyak pelaku usaha, terutama pengelola hotel dan akomodasi wisata, untuk aktif membantu mengumpulkan pungutan wisatawan asing (PWA).
Ajakan tersebut disampaikan Koster saat bertemu para pelaku usaha pariwisata di Denpasar, Kamis (30/10). Ia menyoroti rendahnya partisipasi dari sektor perhotelan dalam mendukung kebijakan tersebut.
“Tolong para hotel, yang paling banyak justru dari asosiasi agen perjalanan. Hotel baru 40 yang bekerja sama, padahal jumlah hotel di Bali itu ribuan,” ujar Koster.
Menurutnya, hotel merupakan pihak paling strategis dalam proses pengumpulan PWA karena menjadi tempat utama wisatawan mancanegara (wisman) menginap dan berinteraksi langsung.
“Kalau tidak ikut kerja sama, itu namanya tidak mau sama-sama membangun Bali. Ayo, kita jaga Bali bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini memberikan insentif sebesar 3 persen bagi pelaku usaha pariwisata yang membantu mengumpulkan PWA. Meski nominalnya tidak besar, Koster menilai insentif tersebut seharusnya bisa menjadi pemicu semangat untuk ikut berpartisipasi.
Dari total 5,9 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali tahun ini, pungutan sebesar Rp150 ribu per kunjungan baru menghasilkan Rp318 miliar.
“Ini belum optimal. Dulu ada kelemahan di perda dan pergub, tapi sudah diperbaiki berkat bantuan Pak Mendagri. Sekarang kerja sama dengan pelaku usaha sudah dibuka, tapi hasilnya belum maksimal,” jelas Koster.
Jika kondisi ini tidak membaik, Pemprov Bali memperkirakan hingga akhir tahun PWA hanya akan terkumpul Rp380 miliar, jauh dari target minimal Rp500 miliar. Padahal, dengan sistem yang berjalan optimal, potensi penerimaan bisa mencapai Rp900 miliar per tahun.
Koster menegaskan bahwa dana dari PWA sangat penting untuk mendukung pembangunan budaya dan pelestarian lingkungan desa adat. Setiap desa adat di Bali rencananya akan mendapat alokasi Rp300 juta per tahun, dengan total sekitar Rp450 miliar.
Ia juga mengingatkan bahwa Bali harus semakin mandiri, sebab dana transfer dari pemerintah pusat menurun drastis. Tahun ini, Pemprov Bali mengalami pengurangan transfer sebesar Rp500 miliar, sementara kabupaten/kota di Bali kehilangan sekitar Rp1,7 triliun.
“Kalau pelaku pariwisata tidak membantu, sulit bagi Bali bergerak. Kita harus mandiri lewat sumber pendapatan lain dari APBD,” kata Koster menegaskan. (Ant)
Baca Juga: UMKM Bali Sudah bisa kembali bernafas
