Peluang News, Jakarta – Pelaporan Capres Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso diduga sarat dengan muatan politik.
Pasalnya, Sugeng merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia tercatat sebagai Ketua DPD PSI Bogor. Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Selain Ganjar, Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno juga dilaporkan.
“Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP,” kata Sugeng, Selasa (5/3/2024).
Dia mengaku pelaporannya ini disertai dengan bukti. Menurut Sugeng, modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback.
“IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback,” kata Sugeng.
“Cashback-nya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Nah, cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” imbuhnya.
Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014-2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari Rp 100 miliar.
“Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari Rp 100 miliar untuk yang 5,5% tuh. Karena itu, tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,” ucap Sugeng.
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono
mempersilakan pelapor untuk membuktikan dugaan gratifikasi terhadap Ganjar. Dia berharap tidak ada kepentingan politik di balik laporan itu.
“Jadi dugaannya silakan dibuktikan saja, Kami berharap tidak ada kepentingan politik di dalamnya,” kata dia.
Imam menegaskan Ganjar selalu mengedepankan sikap transparansi. “Dalam kepemimpinan, Mas Ganjar selalu mengedepankan transparansi dan antikorupsi,” kata Imam, Selasa (5/3/20240).
Atas laporan tersebut, Ganjar yang merupakan kader PDIP itu membantah tuduhan IPW. “Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi,” kata Ganjar, yang mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Di sisi lain, terkait pelaporan ini Sugeng Teguh Santoso mendadak menjadi sorotan warganet di media sosial X. Banyak warganet yang curiga pelaporan tersebut bermuatan politik, karena Ganjar merupakan capres yang getol menyuarakan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Ganjar adalah orang pertama yang menggulirkan wacana hak angket di DPR RI.
Tidak butuh waktu lama, warganet mulai mengungkap latar belakang Sugeng Teguh Santoso. Publik selama ini mengenalnya sebagai seorang aktivis yang memimpin IPW, juga sebagai pengacara. Tetapi dia juga seorang politikus.
Sugeng ternyata adalah Ketua DPD PSI Kota Bogor. Dia sempat mendukung Ganjar sebagai Capres 2024 dan siap memenangkannya. Namun, DPP PSI yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, akhirnya mendukung Prabowo-Gibran. Latar belakang Sugeng yang ternyata politikus itu salah satunya diungkap oleh akun media sosial X, @ch_chotimah2. Dalam postingannya, Chusnul mengunggah dua tangkapan layar berita media online. Gambar pertama berisi berita terkait laporan Sugeng terhadap Ganjar ke KPK. Foto kedua, berita dukungan Sugeng terhadap Ganjar sebagai Capres 2024.
“Ternyata yang melaporkan Ganjar ke KPK ialah Ketua DPD PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso. Pernah dukung Ganjar jadi presiden, sekarang laporkan Ganjar ke KPK, aneh kan. Kenapa ga dari dulu. Siapa yang nyuruh? Apa ini pengalihan isu suara nggak wajar PSI. Silahkan teman-teman menilai,” ujar Chusnul.
Sementara itu, Rabu (6/3/2024), aksi unjuk rasa kembali terjadi di sejumlah daerah yang menolak hasil Pemilu 2024 karena dinilai curang. Massa menuntut pemilu ulang tanpa Prabowo-Gibran, dan dimakzulkannya Presiden Joko Widodo dari kekuasaannya.
Unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta sejumlah tokoh seperti pakar hukum tata negara Refly Harun ikut berorasi. Dia mengajak massa untuk menduduki DPR RI bila tidak mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 sampai Jokowi diturunkan.
Unjuk rasa di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, para demonstran juga marak. Ketua Bawaslu Tasikmalaya dipaksa keluar dari ruang kerjanya dan naik si atas mobil bak terbuka agar pemilu ulang dilaksanakan. []
