Peluangnews, Jakarta – Wapres atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak setuju apabila pemerintah meningkatkan anggaran bansos untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar keluar dari kemiskinan.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan,” tegas Ma’ruf usai makan siang bersama wartawan di lingkungan Istana Wapres, Jumat (5/1/2024).
Menurutnya, pemerintah seharusnya memfokuskan untuk membantu sektor usaha kecil menengah mikro (UMKM) agar kemiskinan bisa dientaskan. “Supaya lama kelamaan bansos ini semakin sedikit,” jelasnya.
Ma’ruf mengungkapkan, dirinya tidak ingin pengusaha di sektor UMKM terus mengalami stunting atau kerdil akibat kurang mendapat sokongan. Dirinya turut mendorong agar UMKM terus diberdayakan agar statusnya meningkat menjadi pengusaha menengah dan besar.
“Nanti kita dorong itu supaya mempercepat sehingga pengusaha UMKM itu tidak stunting terus,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp157,3 triliun.
Nilai bansos ini bertambah sekitar Rp10,8 triliun atau meningkat 7,4% dibanding outlook realisasi belanja bansos 2023.
Pada 2024 anggaran bansos akan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan.
Tahun ini pemerintah juga menargetkan perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai, untuk memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan. (Aji)
