PeluangNews, Jakarta – Alih fungsi lahan pertanian bisa membuat Indonesia terancam krisis pangan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Sudaryono menegaskan bahwa input pertanian bisa diintervensi dan ditingkatkan. Sedangkan lahan dan air tidak bisa.
“Kalau lahan hilang, produksi hilang, dan produksi hilang, pangan akan krisis. Ini fakta yang tidak bisa ditawar,” kata dia.
Menurut dia, alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dibenarkan karena bisa membuat stabilitas pangan nasional terganggu.
Jumlah penduduk yang semakin banyak diikuti kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Karena itu, keberadaan lahan pertanian harus terus dijaga atau bahkan ditambah.
Sudaryono mengingatkan agar praktik alih fungsi lahan pertanian harus disetop karena berdampak kepada banyak pihak.
“Jika pertanian bermasalah, harga pangan akan naik, kebutuhan impor meningkat, petani kehilangan lahan, dan fondasi produksi pangan nasional melemah,” imbuhnya.
Dikatakan, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyusun skema untuk melindungi lahan.
Dalam skema itu juga diatur percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, hingga penguatan regulasi guna menjaga lahan petani agar tidak diubah untuk kepentingan selain pertanian.
Dia meminta semua pihak memandang lahan pertanian sebagai aset strategis negara. Menjaga lahan pertanian, katanya, sama dengan menjaga masa depan negara. Jumlah penduduk yang semakin bertambah membuat kebutuhan pangan melonjak.
Jika lahan pertanian tidak cukup, Indonesia akan bergantung pada bahan pangan dari luar negeri.
“Pertanian adalah sektor penyelamat. Di masa sulit apapun, pertanian yang berdiri paling kuat. Kalau hari ini kita gagal mempertahankan lahan, besok anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya,” ucap Wamentan Sudaryono, menambahkan. []
