PeluangNews, Tarakan – Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah melontarkan pesan tegas kepada pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) koperasi tidak boleh lagi dikelola sekadar formalitas. Profesionalisme dan transparansi menjadi harga mati jika ingin dipercaya masyarakat dan lembaga keuangan.
Pesan itu disampaikan saat kunjungannya ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Selumit, di Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (15/2).
Menurut Farida, tata kelola koperasi harus berbasis sistem administrasi yang rapi, laporan keuangan terbuka, serta pengawasan yang jelas dan akuntabel. Tanpa itu, koperasi sulit berkembang.
“Tidak ada bisnis yang tiba-tiba besar. Semua bisnis besar berawal dari kecil. Bisa besar kalau ada kepercayaan anggota dan masyarakat. Kalau kepercayaan tinggi, pasti masyarakat berbelanja di situ,” ujar Farida.
Ia mengingatkan, era pengelolaan koperasi secara asal-asalan harus ditinggalkan. Setiap rupiah yang keluar dan masuk wajib tercatat serta diawasi secara berkala.
“Tidak boleh lagi yang penting belanja, yang penting uang keluar. Semua harus dicek secara berkala, berapa belanja, berapa uang yang masuk,” tegasnya.
Farida menekankan, profesionalisme juga menjadi syarat utama jika koperasi ingin mengakses pembiayaan dari perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Terlebih jika dana berasal dari anggota, transparansi menjadi kewajiban moral dan hukum.
Ia memastikan Kementerian Koperasi telah menyiapkan pelatihan bagi pengurus dan pengawas agar standar manajemen koperasi semakin kuat dan berbasis kinerja.
Lebih jauh, Farida menyoroti pentingnya koperasi sebagai alat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. Menurutnya, banyak potensi lokal yang selama ini justru dikuasai pemodal luar karena masyarakat belum mampu mengelolanya sendiri.
“Kita ingin potensi desa dan kelurahan itu dikelola oleh warganya sendiri. Jangan sampai hanya jadi buruh di tanah sendiri. Ke depan, desa dan kelurahan tidak tergantung pada orang luar,” katanya.
Ia optimistis, jika dikelola serius dan bertahap, koperasi akan membuat warga menjadi tuan di wilayahnya sendiri.
Saat ini, percepatan pembangunan Kopdes dan koperasi kelurahan di Kalimantan Utara terus didorong. Dari 411 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 160 di antaranya sudah memiliki lahan.
Farida juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Permenkop Nomor 9 Tahun 2025 yang membuka akses pinjaman LPDB bagi koperasi yang membutuhkan tambahan modal. Ia memastikan setiap KKMP berhak mengajukan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan tata kelola.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud berharap dukungan permodalan bisa segera terealisasi. Ia mengingatkan, berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki dana desa sebagai sumber pembiayaan awal.
“Kami berharap ada bantuan permodalan karena kelurahan tidak memiliki dana desa. Di Kota Tarakan tidak ada desa,” ujarnya.
Ketua Koperasi Merah Putih Selumit, Saiful, mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Apalagi koperasinya didorong menjadi percontohan di wilayah tersebut.
<span;>“Kami baru berdiri tapi sudah disuruh berlari. Kami sudah punya kantor dan gudang, tapi yang kami butuhkan kredit modal kerja,” kata Saiful.
Ia juga memaparkan rencana pengembangan unit usaha pupuk dari limbah perikanan. Namun, produk tersebut masih terkendala izin edar karena belum melalui uji laboratorium yang membutuhkan biaya besar.
Saiful berharap ada kebijakan yang dapat membantu percepatan proses uji lab agar produk pupuk tersebut segera dipasarkan dan menjadi sumber pendapatan baru koperasi.
Kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa transformasi koperasi tidak hanya soal jumlah yang terbentuk, tetapi juga kualitas pengelolaan. Tanpa manajemen profesional dan transparan, koperasi akan sulit menjadi penggerak ekonomi lokal seperti yang diharapkan pemerintah.
