PeluangNews, Banten – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ditegaskan bukanlah program “top-down”, melainkan berbasis “bottom-up” yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan, program pembentukan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih memang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto, namun pengelolaannya sepenuhnya ada di tangan masyarakat.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujar Farida saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten yang dihadiri Kepala Dinas Kabupaten/Kota dari 10 provinsi, Jumat (26/9).
Sepuluh provinsi yang hadir antara lain Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dalam forum tersebut digelar dialog interaktif untuk membahas tantangan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih di masing-masing daerah.
Farida menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan membantu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan BUMD. “Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi pengurus koperasi dalam menjalankan bisnisnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Kopdes/Kel Merah Putih tidak berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. “Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Farida mengajak seluruh pihak terlibat dalam percepatan operasionalisasi Kopdes. “SDM di Kemenkop itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan dinamika lapangan,” katanya.
Farida menyebut, sekitar 1.000 Kopdes/Kel Merah Putih ditargetkan segera mendapat dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara. “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini kerja gotong royong bersama mitra,” ujarnya.
Ia berharap Rakor Regional dapat menjadi ajang konsolidasi strategi percepatan operasional Kopdes. “Mari kita petakan secara detail kebutuhan dan kendala yang ada, lalu kita susun rencana aksi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten H.R. Achmad Dimyati menegaskan dukungan penuh Pemprov Banten. “Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti KUT. Koperasi diharapkan bisa tumbuh dari desa, kelurahan, hingga memberi multiplier effect besar sekali,” tegasnya.
Dimyati menambahkan, hampir seluruh desa dan kelurahan di Banten telah memiliki Kopdes/Kel Merah Putih, kecuali di wilayah Badui. Namun baru sekitar 20 persen yang beroperasi.
“Kami akan memberikan reward pada koperasi yang terbaik dalam pengelolaannya. Saya ingin koperasi tumbuh menjadi percontohan di Indonesia,” pungkasnya.
