Peluangnews, Jakarta — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan pembentukan koperasi percontohan menjelang peresmian nasional oleh Presiden RI di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.
“Kami mendorong agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Kesehatan segera diterbitkan minggu ini,” ujar Ferry dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dorong Regulasi untuk Percepat Operasional
Menurut Ferry, keberadaan PMK sangat penting sebagai dasar hukum bagi bank-bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam menyalurkan pembiayaan ke 103 koperasi percontohan yang tersebar di 38 provinsi.
Sementara itu, Juknis dari Kementerian Kesehatan dibutuhkan untuk mempercepat proses perizinan dan operasional apotek serta klinik desa yang menjadi bagian integral dari unit usaha Kopdeskel.
“Saya berharap pada Jumat ini kedua aturan tersebut sudah terbit, agar tidak ada lagi kendala dalam implementasi Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia,” tegas Ferry.
Standarisasi Gerai Utama di Setiap Percontohan
Wamenkop menjelaskan, seluruh koperasi percontohan harus telah memiliki dan mengoperasikan sejumlah gerai utama, yaitu:
- Gerai sembako
- Apotek desa
- Klinik desa
- Kantor koperasi
- Gerai simpan pinjam
- Pergudangan
- Kendaraan logistik
“Ini adalah standar minimum yang telah disepakati bersama sebagai bentuk kesiapan,” imbuh Ferry.
Koordinasi Peresmian Serentak di 103 Lokasi
Terkait acara puncak peresmian oleh Presiden Prabowo, Ferry menyatakan bahwa peluncuran akan dilakukan serentak secara daring dari 103 titik lokasi koperasi percontohan. Setiap provinsi diminta memilih satu titik sebagai lokasi utama acara.
“Misalnya, Jawa Barat atau Jawa Timur yang memiliki lebih dari satu percontohan, harus memilih satu lokasi saja untuk acara launching,” jelasnya.
Wamenkop juga mengimbau agar setiap acara di tingkat daerah turut dihadiri oleh Gubernur, Satgas Daerah, dan unsur Dekopin. “Akan ada dialog interaktif secara langsung dengan Presiden Prabowo,” katanya.
Pelatihan Nasional bagi Pengurus Kopdeskel
Untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, Satgas juga tengah mempercepat pelaksanaan pelatihan nasional bagi seluruh pengurus Kopdeskel Merah Putih. Pelatihan akan digelar pada 15–16 Juli 2025 dengan menggunakan modul dan model bisnis yang telah disiapkan.
“Kita ingin semua pengurus memahami model bisnis yang akan dijalankan. Pelatihan ini menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan program,” ujar Ferry.
Wamendagri: Kepala Daerah Harus Hadir dan Bentuk Satgas Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda nasional ini.
“Percontohan yang ditunjuk harus sesuai standar yang sudah ditetapkan. Gubernur, bupati, dan walikota wajib hadir pada acara puncak, bersama Satgas Daerah,” tegas Bima.
Ia juga mendorong percepatan pembentukan Satgas Daerah Percepatan Kopdeskel Merah Putih di seluruh wilayah. “Ini penting karena kita sudah memasuki tahap kedua, yakni tahap operasional dan pendampingan koperasi,” pungkasnya. (RO)
