Peluang News, Jakarta-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya integrasi program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan lanjutan Sosialisasi Satuan Tugas Kopdes Merah Putih yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (17/4).
“Penting untuk memastikan bahwa koperasi desa ini selaras dengan dokumen perencanaan di semua level pemerintahan, mulai dari provinsi, kota, kabupaten hingga desa,” ujar Bima dalam keterangan resmi, Jumat (18/4).
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan langkah teknis untuk mempercepat implementasi program, salah satunya melalui penyusunan template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum pembentukan Kopdes Merah Putih.
Perkada tersebut nantinya akan mencakup aspek kewenangan, ruang lingkup, perangkat daerah terkait, mekanisme pengawasan, serta skema pendanaan.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari dinas-dinas terkait sebagai salah satu opsi pendanaan awal koperasi. Ia menyebut bahwa pendekatan pembentukan tidak harus dimulai dari nol, melainkan bisa melalui optimalisasi aset negara dan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Banyak aset negara yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung percepatan pembentukan koperasi. Jadi tidak perlu selalu cari lahan atau bangunan baru,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, Kemendagri juga akan segera mengedarkan Surat Edaran Mendagri sebagai panduan teknis pelaksanaan program Kopdes Merah Putih kepada seluruh kepala daerah.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono. Sejumlah pejabat tinggi lainnya turut hadir sebagai narasumber, antara lain Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Wamentan Sudaryono, serta Wamen KP Didit Herdiawan.
Hadir pula Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, dan Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Andus Winarno.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh kepala desa dari beberapa provinsi, termasuk Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
