Peluang News, Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menegaskan pentingnya diplomasi perdagangan dalam penyusunan kebijakan pembatasan impor. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat ditetapkan secara sepihak karena berpotensi memicu reaksi balasan dari negara mitra dagang.
Pernyataan itu disampaikan Helvi usai pembahasan Kementerian UMKM bersama Komisi VII DPR RI terkait rencana pembatasan impor terhadap 10 komoditas, termasuk produk asal China.
“Kita tidak bisa sembarangan menetapkan pembatasan, karena bisa menimbulkan komplain dari luar negeri. Kalau kita tetapkan begitu saja, bisa saja negara lain membalas dengan tarif terhadap produk kita,” ujar Helvi dikutip dari antara, Rabu (4/2).
Helvi menyampaikan bahwa setiap negara memang memiliki hak untuk melindungi produk dalam negerinya. Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan pendekatan diplomasi yang seimbang agar tidak merugikan kepentingan perdagangan nasional.
Menurutnya, perdagangan internasional membutuhkan kesepakatan timbal balik antarnegara, di mana masing-masing pihak saling membuka akses pasar bagi produk unggulan mereka.
Dalam kesempatan itu, Helvi juga menegaskan bahwa Presiden telah menugaskan Kementerian UMKM untuk memperjuangkan produk UMKM agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun global.
“Kalau suatu barang sudah bisa kita produksi, kenapa tidak kita lindungi. Prinsipnya, UMKM harus kita kawal, bina, dan tumbuh kembangkan,” katanya.
Helvi menambahkan bahwa kebijakan pembatasan impor tidak bisa ditentukan oleh Kementerian UMKM secara mandiri. Penyusunan kebijakan harus dilakukan secara lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis lainnya. (Aji)
