PeluangNews, Jakarta – Pemerintah pusat memproyeksikan bahwa Indonesia dapat menyetop impor solar sekaligus umtuk mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis gas oil itu pada 2026 ini.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan hal tersebut di kantornya, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Yuliot mengaku optimisme tersebut berkat adanya kenaikan produksi dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan beroperasi tahun ini.
“Asumsinya pada tahun ini kita juga bisa surplus dan juga swasembada untuk solar sama avtur. Ya mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Ini kita akan pastikan dulu dengan RDMP Balikpapan,” ujarnya.
Di sisi lain, dia merespons rencana PT Pertamina (Persero) dan badan usaha SPBU swasta yang dikabarkan tidak akan lagi mengimpor solar pada 2026 ini.
Kondisi ini bakal disesuaikan dengan situasi yang ada di dalam negeri.
“Jadi ini kita akan lihat produksi dalam negeri terlebih dulu, ya kira-kira berapa. Jadi berapa alokasi untuk impor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri,” papar Yuliot.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan hal serupa. Target swasembada solar sangat bergantung pada Pertamina seperti mulai beroperasinya proyek RDMP Balikpapan.
Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar US $7,4 miliar atau setara dengan Rp126 triliun.
Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM.
Bila kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.
“Solar nanti 2026, kalau RDMP sudah jadi kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 tidak ada impor Solar lagi,” kata dia, di penghujung 2025 lalu.
Kendati menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan bahwa realisasi kebijakan itu masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Bahlil menambahkan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.[]
