Peluang News, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah mengikuti beberapa sesi utama dalam Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (PTM OECD) yang diselenggarakan pada 2-3 Mei 2024 di Paris, Prancis.
Dalam pertemuan ini, Airlangga menekankan mengenai aksi berbasis solusi bagi disrupsi global, mulai dari perubahan iklim, krisis finansial, konflik geopolitik, hingga kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi.
“Apalagi, Indonesia ingin menjadi negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada 2045 mendatang. Oleh karena itu, sangat diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (4/5/2024).
Pada pertemuan PTM OECD yang mengangkat tema “Co-Creating the Flow of Change: Leading Global Discussions with Objective and Reliable Approaches towards Sustainable and Inclusive Growt,’ ini. OECD menekankan terkait pentingnya kerja sama dalam penyusunan kebijakan yang efektif dengan landasan praktik terbaik berbasis bukti dan dialog multilateral.
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki banyak peluang dan tantangan pada saat bersamaan.
“Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mempunyai 50 juta generasi milenial, dan menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia harus mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan meningkatkan laju pertumbuhan menjadi 6%-7% dalam 20 tahun ke depan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, saat ini ndonesia memiliki tiga hal yang menjadi fokus strategi untuk mencapai hal tersebut.
“Yang pertama yaitu mengenai revitalisasi mesin pertumbuhan konvensional. Kedua, mendorong mesin ekonomi baru dan industri yang sedang berkembang. Dan yang ketiga dengan memperkuat ketahanan dan pemberdayaan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut memungkinkan masyarakat menikmati standar hidup dan kesejahteraan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Sementara pada aspek lain, OECD memandang penting pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Perjanjian Paris.
OECD sendiri memberikan perhatian terkait masih tingginya kesenjangan pembiayaan untuk pencapaian target-target yang ada, khususnya bagi negara berkembang. Sejalan dengan hal itu, kesenjangan juga terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan di antara negara ASEAN.
Apalagi, hal ini sangat krusial untuk menciptakan stabilitas dan membuka potensi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi global. Perkembangan pesat terhadap teknologi informasi menciptakan peluang dan tantangan yang signifikan.
Sebagai pembicara utama dalam Sesi “Solution-Oriented Approaches to Emerging Challenges”, ia juga menyampaikan mengenai sejumlah capaian penting dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di bidang ekonomi digital.
Peluncuran sistem pembayaran lintas negara di kawasan Asia Tenggara dan disepakatinya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi capaian yang perlu menjadi perhatian OECD.
Selain itu, implementasi pembayaran lintas negara juga telah menjangkau lebih dari 47 juta pengguna hanya dalam waktu satu tahun.
Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga selanjutnya juga akan memimpin langkah koordinasi nasional untuk mempercepat keanggotaan Indonesia di OECD tersebut.
