PeluangNews, Jakarta – Wacana war ticket haji atau sistem pembelian tiket langsung bukan kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Demikian ditegaskan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat menutup Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, dikutip Sabtu (11/4/2026)
“(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu adalah wacana kita,” kata Dahnil.
Menurut dia, istilah war ticket muncul sebagai bagian dari upaya transformasi sistem haji guna memperpendek masa tunggu yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.
Namun, pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar kebijakan tersebut tidak merugikan calon jemaah yang telah lebih dulu mendaftar.
“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrean bahkan meniadakan antrean,” ujarnya.
Wacana tersebut memicu pro dan kontra di masyarakat, terutama di media sosial. Sebagian pihak menilai sistem ini berpotensi menyulitkan masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait nasib calon jemaah yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi praktik percaloan.
Di sisi lain, pendukung wacana ini menilai war ticket dapat mempercepat keberangkatan, terutama bagi jemaah lanjut usia. Sistem ini juga dianggap mencerminkan prinsip kemampuan (istithaah) dalam berhaji, baik secara fisik, mental, maupun finansial.
Meski demikian, Dahnil menambahkan wacana tersebut masih dalam tahap awal kajian dan belum dibahas secara intensif.
Wacana pemerintah menerapkan skema war ticket haji mendapat sorotan dari DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang khawatir wacana penerapan skema war ticket haji dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
Skema tersebut dinilai berpotensi memberi keuntungan lebih besar kepada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, sehingga mempersempit akses bagi calon jemaah lain.
“Nah, kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket, terus yang akan berburu ini siapa? yang berburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga,” ujar Marwan di Gedung DPR RI, Jumat.
Dia menegaskan, hingga saat ini Komisi VIII belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah terkait wacana tersebut. Marwan mengingatkan bahwa jika wacana tersebut akan dijadikan kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari legalitas, historis, hingga sosiologis.
Dia pun menyinggung keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pendaftaran haji, bukan sistem berburu tiket. Dalam beleid itu, mekanisme haji disebutkan dengan kata pendaftaran bukan berburu tiket.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya juga menyoroti wacana skema “war ticket haji” tersebut.
Wacana itu berpotensi mengancam jemaah yang telah lama menabung, terutama lansia. []
