Peluang news, Jakarta – Utang pemerintah Jokowi hingga Januari 2024 mencapai angka Rp8.253,09 triliun. Jumlah utangnya naik Rp108,4 triliun dibandingkan posisi bulan (Desember 2023) sebelumnya Rp8.144,69 triliun.
Penambahan jumlah utang itu membuat rasio utang pemerintah naik dari 38,59% menjadi 38,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Januari 2024. Namun, kondisinya masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Demikian disampaikan Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA, dikutip Selasa (27/2/2024). Dalam laporan tersebut disebutkan jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp 8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,75%. Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.
Sebagaimana diketahui, utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per Januari 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN, yakni 88,19% dan sisanya pinjaman 11,81%.
Dengan rincian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.278,03 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.873,38 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp4.741,85 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.131,54 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per Januari 2024 sebesar Rp1.404,65 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.058,17 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 346,49 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman Rp 975,06 triliun per Januari 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 36,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 938,83 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri Rp 938,83 triliun terdiri dari bilateral Rp 271,14 triliun, multilateral Rp 575,64 triliun, dan commercial banks Rp 92,04 triliun.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal,” tulis laporan itu.
Per akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun.
“Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tulisnya. (Aji)
