PeluangNews, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terkendali, yakni sebesar 434,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, jumlah tersebut tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy).
Namun, laju pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebesar 1,8 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan persnya, Senin (16/3/2026), menjelaskan dinamika tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan ULN sektor publik.
ULN pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau meningkat 5,6 persen secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang mencapai 5,5 persen (yoy).
Menurut Ramdan, peningkatan tersebut dipicu oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan proyek pemerintah. Selain itu, aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional juga turut mendorong kenaikan ULN, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Dari sisi pemanfaatannya, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22,0 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), sektor pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Struktur ULN pemerintah sendiri didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.
Baca Juga: BI: Utang Luar Negeri RI Turun US$4 7 Miliar pada Mei 2023
Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat menurun dari 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan Desember 2025 yang tercatat minus 0,2 persen (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang luar negeri perusahaan nonlembaga keuangan.
Dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,1 persen dari total ULN swasta.
Seperti halnya ULN pemerintah, utang luar negeri swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 76,2 persen dari total ULN swasta.
Ramdan menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih tergolong sehat, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, dari sebelumnya 29,9 persen pada Desember 2025. Selain itu, komposisi utang jangka panjang yang mencapai 85,6 persen dari total ULN turut memperkuat stabilitas struktur utang.
Untuk menjaga kondisi tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Optimalisasi pemanfaatan utang luar negeri juga akan terus dilakukan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan berbagai risiko terhadap stabilitas ekonomi. (Aji)
