Peluang News, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengaku yakin atau optimistis bahwa Indonesia bisa menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem ke depannya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 1% pada tahun ini.
Guna mencapai target itu, ia menyampaikan, Kemenko PMK akan memaksimalkan dan melakukan berbagai upaya pada sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Untuk itu, kata Nunung, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong seluruh kementerian/lembaga yang menaungi persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk tetap fokus menurunkan angka kemiskinan.
“Beberapa minggu terakhir ini kami tengah memastikan kementerian/lembaga untuk sisa waktu kurang dari tujuh bulan ke depan benar-benar bekerja. Jadi, dalam sisa 7 bulan ini betul-betul kami pastikan agar semua rencana berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan,” ujar Nunung dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, dikutip Selasa (6/6/2024).
Ia mengungkapkan, saat ini kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Selain itu, ia mengeklaim bahwa pihaknya akan elalu melibatkan lembaga keuangan negara untuk pengawasan anggaran, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sekarang (kemiskinan ekstrem) Indonesia tinggal 1,12% ya per Maret 2023. Nanti bulan Juli akan keluar hasil terbarunya, mudah-mudahan bisa di bawah satu persen, kami optimistis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Indonesia telah mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP) yang akan dilangsungkan pada sesi Ministerial-Level Meeting of the Task Force di Forum G20 Brasil pada 24 Juli 2024 yang akan datang.
Ia mengatakan, terdapat tiga praktik baik yang akan diusulkan dalam forum tersebut di antaranya yaitu mengenai sistem konvergensi dan komplementaritas program-program penghapusan kemiskinan ekstrem, sistem penargetan menggunakan data P3KE, serta lesson learned Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan lain-lain.
Menurutnya, usulan Indonesia tersebut bukan tanpa dasar, melainkan dinilai telah tepat dan berada pada posisi yang tepat.
Apalagi, saat ini capaian Indonesia sebagai negara berkembang telah setara dengan negara-negara lain di dunia.
“Jadi, Idonesia ini sudah on the track, karena untuk kemiskinan ekstrem Indonesia telah mendapatkan tren yang bagus, trennya menurun dari tahun ke tahun,” terangnya.
Sebagai informasi, pembentukan the GAAHP merupakan inisiasi daru Presidensi Brasil sebagai kelanjutan dari Presidensi Indonesia dan India dengan tujuan mendukung dan mempercepat upaya untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan ekstrem seperti tertuang dalam tujuan pertama dan kedua Sustainable Development Goals (SDGs).
Tak hanya itu, forum ini juga bertujuan untuk mengurangi berbagai ketidaksetaraan yang tertuang seperti dalam tujuan kesepuluh di SDGs.
