PeluangNews, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar segera merampungkan seluruh program waste to energy paling lambat selama 18 bulan.
Program tersebut bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir.
“Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kami usahakan,” kata Zulkifli, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dia mengatakan, kontrak proyek telah selesai ditandatangani dan tinggal menunggu peraturan presiden (perpres) yang diperkirakan turun dalam satu hingga dua hari ke depan.
Semula, lanjut dia, administrasi diproyeksikan memakan waktu enam bulan dan masa pengerjaan selama 18 bulan.
Tetapi Presiden mendorong percepatan agar keseluruhan proyek bisa selesai lebih cepat dari target awal dua tahun.
Proyek ini sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk bupati, gubernur, DPRD, kementerian, hingga PLN.
Untuk mengejar target penyelesaian, ujar Zulkifli, mekanismenya akan disederhanakan: Danantara akan langsung berkontrak dengan PLN, sementara izin proyek akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
Menurut dia, perpres yang akan diterbitkan mengatur pemangkasan birokrasi panjang ini untuk mempercepat implementasi proyek.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Juni 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan, strategi telah disusun bersama, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 33 TPA menjadi fokus konversi sampah menjadi energi.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menambahkan, Danantara siap berinvestasi bersama swasta dalam proyek WTE, memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk penyelesaian persoalan sampah nasional.[]
