Jakarta (Peluang) : Peran wirausaha perempuan mendukung perekonomian negara sangat tinggi. Terkait itu pemerintah diharapkan menerbitkan serangkaian kebijakan berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Demikian dikemukkan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan.
Ia menyatakan bahwa memperluas dan membangun usaha perempuan dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun usaha milik perempuan ini masih sulit berkembang dan bahkan naik kelas.
“Mayoritas usaha milik perempuan berada dalam kategori mikro dan kecil. Maka itu, saya minta pemerintah menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM perempuan,” kata Pingkan.
Saat ini jelas dia, UMKM perempuan masih menemui berbagai hambatan, sehingga mereka enggan memperbesar skala usahanya. Apalagi ada stigma di lingkungan masyarakat, bahwa perempuan seharusnya mengurus keluarga saja.
Adapun tantangan lainnya adalah literasi digital. Hal ini mengingat banyaknya peluang untuk kemajuan usaha di era teknologi dengan pemanfaatan ragam layanan pemasaran produk atau jasa.
Pingkan berharap pemerintah dan sektor pendukung UMKM membuat basis data tunggal dan gender. Hal ini agar memudahkan pemerintah maupun swasta menargetkan bantuan atau program bagi wirausaha perempuan..
“Pembuatan data tunggal dan gender ini juga sudah dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pasal 88,” ujarnya.
Ia mengatakan peran pemerintah pusat dan daerah mengindentifikasi pemetaan potensi UMKM perempuan sangat diperlukan. Hal ini bisa dilakukan melalui bantuan teknis seperti kemudahaan pendaftaran nomor induk usaha, pendampingan mendapatkan sertifikasi standar atau izin produk. Serta pelatihan usaha sesuai kebutuhan maupun penyediaan infrastruktur pendukung.
“Pelatihan literasi digital dan keuangan harus lebih ditingkatkan. Ini membantu wirausaha perempuan memanfaatkan teknologi, dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku,” ujar Pingkan.
Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Perekonomian, Edwin Manansang mengatakan, pemerintah memprioritaskan kebijakan dalam menginklusikan UMKM perempuan.
“Pandemi mendorong ibu rumah tangga meningkatkan ekonomi keluarga dengan membuka usaha mengadopsi pengetahuan digital,” kata Erwin.
Namun demikian ia mengatakan, masih mengalami kendala mendukung peningkatan ekonomi wirausaha perempuan. “Ya seperti kesenjangan upah, minimnya literasi dan keterampilan digital,kurangnya akses pada jaminan dan pengetahuan terkait layanan keuangan,” ungkap Erwin.
Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun sinergi seluruh kegiatan ekonomi digital antar lembaga untuk mendukung partisipasi perempuan melalui Strategi Pengembangan Ekonomi Digital.
Strategi ini akan melibatkan banyak lintas sektor dari kelompok swasta hingga akademisi.Adapun lima pilar strategi tersebut mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, riset dan inovasi, iklim usaha, pendanaan serta investasi.
Erwin menegaskan sinergi dan koordinasi menjadi aspek penting mendistribusikan program secara merata sesuai kebutuhan daerah. Apalagi sekarang ini ada satelit dipersiapkan untuk menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
