Peluang News, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki menyampaikan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang harus dilibatkan dalam proses hilirisasi di tanah air.
Menurutnya, sektor UMKM ini berperan krusial dalam pengembangan produk di bidang akuakultur dan agrikultur.
Untuk itu, UMKM ditargetkan dapat mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor di Indonesia.
“Hillirisasi atau integrasi vertikal dan horizontal, dalam sektor akuakultur dan agrikultur menjadi penting dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh UMKM,” ujar Teten dalam diskusi Peran UMKM Dalam Hilirisasi Sektor Akuakultur dan Agrikultur yang digelar oleh bersama FORWAKOP Forum Wartawan Koperasi dan UKM (Forwakop) di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Dalam diskusi itu, ia menekankan bahwa proses hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk skala usaha besar, melainkan juga untuk UMKM.
Ia mengatakan, hal ini merupakan strategi krusial yang juga sangat relevan bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan yang mayoritasnta digerakkan oleh Koperasi dan UMKM.
“Jadi, hilirisasi itu tidak hanya tentang peningkatan nilai tambah. Tetapi juga tentang mengubah paradigma ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi yang akan mendorong transformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai, hilirisasi dalam konteks industrialisasi tak hanya bertujuan untuk meningkatkan value added produk UMKM, melainkan juga dapat membawa produk UMKM masuk ke dalam ekosistem bisnis atau rantai pasok.
“Mengapa sampai hari ini UMKM masih sulit mengakses teknologi modern, pembiayaan maupun akses pasar? ya, karena UMKM kita ini banyak yang disconnect (tidak terhubung) dengan industri. Karena didominasi oleh mikro, kebanyakan UMKM kita bersifat mandiri. Beli bahan baku sendiri, packaging sendiri, dan sebagainya,” kata Teten.
Padahal, menurutnya, hilirisasi seharusnya dapat membuat UMKM sebagai benchmark seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang dan negara-negara lainnya.
Oleh karena itu, guna menghadapi berbagai tantangan global dan nasional yang kompleks, termasuk kerawanan pangan yang signifikan dan dampak perubahan iklim terhadap kemiskinan ekstrem, Teten menekankan, Indonesia perlu melakukan tindakan yang strategis dan kolaboratif.
“Dalam upaya mendorong hilirisasi, Kementerian Koperasi dan UKM telah dan sedang membangun 11 Rumah Produksi Bersama (RPB),” ucap Teten.
“Termasuk empat yang berfokus pada komoditas pertanian seperti coklat di Jembrana Bali, pasta cabai di Batu Bara, Fitofarmaka Jahe di Kaltim, dan susu di Sleman DIY, serta 7 RPB khusus untuk minyak makan merah. Pembangunan ini didukung oleh Dana BPDKS, LPDB, dan mandiri,” tambahnya.
Untuk ke depannya, KemenKopUKM berencana akan mengembangkan RPB yang berfokus pada rumput laut dan hidrolisat ikan.
RPB ini bertujuan untuk mengkonversi ikan menjadi susu, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap inovasi dan diversifikasi produk-produk.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan hilirisasi terhadap produk-produk pertanian yang lebih hilir, seperti minyak nilam dan produk turunannya, plastik, pupuk dan beras analog, kosmetik dari rumput laut, serta bahan-bahan organik lainnya.
“Hilirisasi itu sangat penting dilakukan untuk menaikkan kelas petani dan nelayan menjadi bagian dari Industri yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa KemenKopUKM juga berkomitmen untuk memastikan terjaganya ekosistem bisnis di tanah air.
Sebagai contoh, melalui dukungan pembiayaan kepada Koperasi Al-Itifaq, koperasi ini tidak hanya melakukan hilirisasi pertanian, tetapi juga pemberdayaan berbasis komunitas pesantren, berperan sebagai agregator dan distributor produk pertanian anggotanya.
Bahkan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan Indonesia Trading House (ITH) di China yang akan berperan penting dalam memasarkan dan mengolah produk pertanian di Indonesia.
