PeluangNews, Jakarta – Program pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera menunjukkan perkembangan menggembirakan. Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, menyatakan berbagai langkah pemulihan yang digulirkan pemerintah telah mendorong kenaikan transaksi usaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Maman, pemerintah terus mengakselerasi pergerakan ekonomi di tiga provinsi tersebut agar para pelaku UMKM dapat segera kembali produktif setelah bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/2/2025).
Klinik UMKM Bangkit Dorong Akses Pembiayaan dan Pasar
Sebagai bagian dari mandat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kementerian UMKM menghadirkan layanan Klinik UMKM Bangkit. Program ini memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari akses pembiayaan, dukungan produksi, hingga fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha terdampak.
Kementerian UMKM juga menggandeng sejumlah platform digital untuk memperluas akses pasar, antara lain Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada. Kolaborasi ini membuka kanal belanja khusus produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga: Pemkot Palu Siapkan Pasar Malam Minggu Ramadhan, Dongkrak Ekonomi UMKM Lokal
Sejak diluncurkan pada pertengahan Januari 2026, nilai penjualan tercatat meningkat 27,5 persen. Hingga 11 Februari 2026, terjadi 3,5 juta transaksi untuk 2.128 item produk yang dipasarkan oleh 2.059 pelaku UMKM. Produk yang paling diminati konsumen meliputi fesyen, makanan, kerajinan tangan, dan produk kecantikan.
Secara rinci, transaksi di Sumatera Barat mencapai 2 juta, sementara Sumatera Utara mencatat 1,35 juta transaksi. Di Aceh, transaksi tercatat 16,8 ribu, menandakan aktivitas usaha mulai bergerak meski sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala operasional.
Relaksasi KUR dan Restrukturisasi Kredit
Dalam aspek pembiayaan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pelaku UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pemetaan bersama Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Aceh, dan Pegadaian per 17 Februari 2026, terdapat 201.953 debitur UMKM terdampak dengan total outstanding mencapai Rp12,19 triliun.
Rinciannya, Aceh mencatat 125,2 ribu debitur dengan outstanding Rp7,38 triliun, Sumatera Utara 53,2 ribu debitur dengan Rp3,06 triliun, dan Sumatera Barat 28,4 ribu debitur dengan Rp1,79 triliun.
Para debitur memperoleh sejumlah keringanan, seperti penurunan suku bunga, masa tenggang (grace period), restrukturisasi pinjaman, penyesuaian kolektibilitas, relaksasi agunan tambahan, hingga kemudahan akses KUR baru. Bahkan, tersedia opsi penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menata kembali usahanya tanpa tekanan kewajiban jangka pendek.
BanPres Rp3 Juta untuk 200 Ribu Usaha Mikro
Selain restrukturisasi kredit, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro bagi pelaku UMKM yang belum memiliki akses perbankan. Bantuan modal sebesar Rp3 juta per penerima direncanakan menyasar 200 ribu usaha mikro terdampak, melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Maman menegaskan, pelaku usaha yang belum tersentuh layanan perbankan harus mendapat perhatian khusus agar pemulihan ekonomi berjalan inklusif dan merata.
Pasar Rakyat Kembali Beroperasi
Sementara itu, Ketua Satgas sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah terdampak terus membaik. Di Aceh, 99 dari 116 pasar rakyat telah kembali beroperasi. Di Sumatera Utara, seluruh 47 pasar telah aktif, sedangkan di Sumatera Barat, tiga pasar rakyat telah berfungsi normal.
Selain itu, hampir seluruh usaha di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali berjalan seperti biasa. Di Aceh, sekitar 66 persen kafe, warung, dan toko terdampak sudah kembali beroperasi.
Menurut Tito, hidupnya kembali pasar dan UMKM menjadi indikator penting kebangkitan ekonomi daerah. Ketika keduanya bergerak, maka proses pemulihan ekonomi masyarakat semakin nyata.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan platform digital menunjukkan bahwa pemulihan UMKM pascabencana bukan sekadar respons jangka pendek. Strategi ini dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga fondasi ekonomi nasional.
Dengan dukungan berkelanjutan dan kebijakan yang berpihak, pelaku UMKM di wilayah terdampak diharapkan tak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih tangguh dan berdaya saing. (Aji)
