PeluangNews, Jakarta – Putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto telah mencabut gugatannya terhadap Menteri Keuangan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditanya adanya gugatan tersebut.
“Saya dengar sudah dicabut, barusan,” kata Purbaya, ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (18/9/2025)
Menkeu Purbaya mengaku sudah saling bertukar salam dengan putri sulung Presiden ke-2 RI itu seiring dengan pencabutan gugatannya ke PTUN.
“Ibu Tutut kirim salam sama saya, dan saya kirim salam ke beliau,” tuturnya.
Dia mengaku mengenal baik putri dari Presiden Soeharto tersebut dan telah berkomunikasi langsung dengannya.
“Sudah (komunikasi), saya kenal baik dengan beliau,” ujarnya pula.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengaku pihaknya belum mengetahui gugatan Tutut kepada Menteri Keuangan terkait hal apa.
Namun, menurut kabar Tutut menggugat terkait larangan bepergian ke luar negeri dengan alasan pengurusan piutang negara.
Sebelumnya, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga saat ini riwayat perkara masih mencatat tahapan pendaftaran dan penetapan yang dilakukan pada hari yang sama.
Gugatan muncul selang beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang direshuffle dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.
Meskipun sudah terdaftar, belum ada penjelasan rinci mengenai substansi gugatan dimaksud. Dalam SIPP PTUN Jakarta, perkara ini hanya diklasifikasikan sebagai “lain-lain”.
Purbaya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani yang ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Purbaya saat sambutan mengatakan, momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Dia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara. []
