PeluangNews, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, ratusan kontraktor justru kena apes akibat pembayaran proyek yang tertunda.
Nilai tunggakan yang belum diselesaikan Pemprov Jabar tercatat mencapai Rp621 miliar. Demikian diungkapkan Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul, Tody Ardiansyah Prabu dalam keterangan resminya kepada PeluangNews, di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Tody mengatakan, penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar kepada ratusan kontraktor bukan sekadar persoalan teknis anggaran.
Adalah fakta bahwa rekening kas umum daerah (RKUD) per 31 Desember 2025, hanya tersisa Rp500 ribu.
“Ini menunjukkan krisis manajemen kas pemprov yang serius. Ia adalah cermin telanjang atas lemahnya perencanaan dan pengelolaan manajemen keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Di balik narasi “semua terkendali” dan “sudah diantisipasi”, lanjut Tody, merupakan fakta bahwa penundaan pembayaran ratusan miliar rupiah tetap menjadi beban bagi para kontraktor.
Menurut dia, pembangunan yang terus digenjot tanpa pengelolaan kas yang solid terukur berpotensi kembali memunculkan risiko gagal bayar/wanprestasi dan terdampak nama baik pemprov dalam roda pembangunan Jawa Barat.
Aktivis pergerakan civil society itu menyarankan agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM harus punya terobosan baru. Yakni, dengan pemikiran out of the box dan memakai pendekatan kontekstual agar lebih bermakna tidak memandang tugasnya hanya sebatas rutinitas belaka.
Selain itu, KDM saat ini dan ke depan harus mampu memprediksi tantangan fiskal Pemprov & Kesejahteraan Rakyat Jabar yang akan dihadapi dalam empat tahun sampai berakhir periode masa bakti gubernur sampai 2029.
Sehingga saat Gubernur Jabar membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati/terlihat dermawan (benevolent policy), tetapi bagaimana kebijakannya dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik.
“Bekerja orientasi jangan sekadar mengejar populisme, tapi kerja teknokratis diimbangi dengan strategi jitu memperkuat potensi realisasi pendapatan daerah (PAD Pemprov Jabar),” ucap Tody.
Selanjutnya, dia mengkritisi pentingnya sosok gubernur yang paham kebijakan politik anggaran agar bisa menemukan solusi atas penurunan APBD Pemprov Jabar belakangan ini.
“Kok bisa-bisanya gubernur yang memimpin 50 juta penduduk adem ayem saja saat APBD Pemprov Jabar turun dari Rp37 triliun 2024 menjadi Rp31 triliun 2025 dan semakin menurun menjadi Rp28.3 triliun 2026. Walaupun 2021 pernah sebesar Rp 41,47 triliun?,” papar Tody.
Dengan kondisi tersebut dan APBD Rp28.4 triliun pada 2026, dia terkesan meragukan Provinsi Jabar akan berkembang menjadi Istimewa. []
