JAKARTA—Di luar pertanian, komdoitas perikanan dan hasil laut adalah sektor yang paling menunjukan kinerja yang stabil dan terus tumbuh, sekalipun tidak terlalu besar.
Sepanjang 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD5,72 miliar. Angka ini tumbuh 9,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Sementara neraca prdagangan sektor ini menyentuh angka USD5,22 miliar atau meningkat 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
Dalam raker tersebut Sakti menyampaikan komoditas ekspor utama secara nilai adalah udang, tuna cakalang, cumi sotong gurita, rajungan kepiting dan rumput laut dengan lima pasar utama yaitu Amerika Serikat yang tertinggi, selanjutnya Tiongkok, Asia Tenggara, Jepang, dan Uni Eropa.
Sementara nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sampai triwulan III 2021 telah tumbuh sebesar 4,55 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan PDB perikanan di triwulan III 2020.
Menteri mengakui terkait pencapaian pertumbuhan PDB belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.
Untuk geliat investasi,sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan angka yang positif. Investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2021, sampai dengan rilis BKPM dan OJK September 2021 mencapai Rp4,39 triliun dan diperkirakan angka sementara sampai Desember 2021 mencapai Rp6,02 triliun.
Sakti mencatat realisasi produksi perikanan pada 2021 mencapai 24,48 juta ton, dengan Angka Konsumsi Ikan secara nasional mencapai 55,37 kg/kapita/tahun.
Capaian Nilai Tukar pada Desember 2021 telah meningkat dan mencapai lebih dari 100, yakni 106,79 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,47 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.
Realisasi PNBP KKP juga melonjak dan mencetak sejarah sebesar Rp1,007 triliun, yang terdiri atas PNBP pemanfaatan SDA perikanan sebesar Rp708 miliar, PNBP lainnya sebesar Rp243 miliar, dan PNBP BLU sebesar Rp56 miliar.
KKP mendapat pagu alokasi APBN sebesar Rp6,1 triliun pada tahun anggaran 2022. Dari jumlah tersebut, KKP melakukan automatic adjustment anggaran rupiah murni sebesar Rp296,5 miliar sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Alokasi ini untuk pencadangan anggaran sebesar lima persen pada tiap kementerian dan lembaga dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di 2022.
