Peluang News, Jakarta – Tren pemberitaan dan percakapan Linimasa tentang Pemilu 2024 kian menurun.
Hal itu diketahui dari data analytics PT Binokular Media Utama (Binokular) yang melakukan riset media monitoring terhadap pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial tentang distribusi argumen dan percakapan publik tentang pemilu.
Riset dilakukan pasca pemungutan suara dan menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024. Fokus monitoring diberikan pada dua isu utama yakni hak angket DPR dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Manajer News Data Analytics Binokular, Nicko Mardiansyah mengatakan, dalam periode monitoring 14 Februari -18 Maret, ekspose pemberitaan media massa tentang pemilu cenderung menurun. Gejala ini juga berlangsung di sosial media.
Bahkan, lanjut Nicko, apa yang trending di medsos, khususnya X (Twitter) dan Tiktok, cenderung tidak berhubungan dengan isu pemilu. Di TikTok, misalnya, konten Ramadan dan banjir di daerah masih merajai linimasa dibandingkan rekapitulasi suara nasional KPU.
Selain itu, Nicko menilai ada gap antar kelompok yang membuat sebuah isu menjadi fragmentasi karena diasumsikan sarat kepentingan.
“Ketika kampanye, banyak konten yang sifatnya partisipatoris dari masyarakat. Begitu juga momen debat capres/cawapres, warganet membuat konten secara organik. Tetapi setelah pemungutan suara, konten yang muncul cenderung datang dari pasangan calon presiden-wakil presiden atau publik figur yang mendistribusikan isu di antaranya hak angket,” ungkap Nicko.
Di media massa, Nicko Mardiansyah mengutarakan topik hak angket diberitakan dalam hubungannya dengan paripurna DPR dan DPD. Penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Pemberitaan hak angket dikaitkan pula dengan wacana pemakzulan Presiden Jokowi.
Untuk topik sengketa pemilu di MK, ditemukan bahwa media massa dominan memberitakan soal rencana TPN Ganjar-Mahfud mengajukan seorang kapolda sebagai saksi di MK.
Tim Hukum AMIN bawa saksi dan bukti hadapi sengketa pilpres di MK, dan respon Jokowi agar membawa dugaan kecurangan ke Bawaslu dan MK. Dua isu ini (hak angket DPR dan gugatan di MK) juga mewarnai percakapan warganet di media sosial.
Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular Danu Setio Wihananto mengatakan, percakapan di media sosial mengenai hak angket berkembang pada 19 Februari dan memuncak pada 23 Februari 2024. Warganet, kata dia, cenderung menunjukkan emosi antisipasi (55%) sejak proses pemilihan hingga rekapitulasi nasional.
“KPU dan Bawaslu cenderung menjadi dua lembaga yang paling sering di-mention netizen di media sosial, apalagi ketika membahas polemik aplikasi Sirekap. Keputusan menghentikan Sirekap dikritik karena menghilangkan partisipasi publik dan transparansi dalam mengawasi proses penghitungan,” ujar Danu.
Berdasarkan bot detection topik ini mencatat unique (organic user) cukup kecil (23%) dibandingkan bot (40%) dan un-unique (37%).
Mengenai sengketa pemilu di MK, Danu menuturkan, isu ini sudah berkembang sebelum pemungutan suara dilakukan namun dengan distribusi percakapan yang mulai menurun.
Antisipasi masih menjadi emosi dominan (70%) warganet dan @Mohmahfudmd merupakan akun yang paling banyak di-mention ketika isu ini dibincangkan.[]
