Peluang News, Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto baru akan terbentuk pasca pelantikan Presiden terpilih itu pada 20 Oktober mendatang.
Setelah pelantikan nanti, tak sedikit yang berpandangan bahwa Prabowo akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Tapi cukup banyak juga yang berpandangan Prabowo akan mengabaikan kebijakan Jokowi. Dia akan fokus pada program kerjanya sendiri semasa kampanye Pilpres 2024 lalu.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, misalnya, beranggapan bahwa pemerintahan mendatang di bawah Prabowo sangat mungkin melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Jokowi termasuk dalam aspek intervensi ekonomi.
Hal tersebut dinilainya wajar karena dalam kampanye mereka selama Pilpres 2024, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan pemerintahan Jokowi.
“Dapat diasumsikan bahwa hal itu mencakup kebijakan ekonomi intervensionis, yang ada di masa jabat kedua Presiden Jokowi,” kata Tom dalam agenda Global Town Hall mengenai proteksionisme perdagangan global yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), di Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Pernyataan Tom disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah kepemimpinan Indonesia mendatang cenderung ke arah kebijakan ekonomi proteksionis atau justru ada potensi liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka.
Sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, Tom menuturkan, pihaknya saat itu berkesimpulan strategi ekonomi di pemerintahan saat ini kurang tepat, sehingga diperlukan perubahan.
Hal itu adalah karena kebijakan ekonomi saat ini cenderung menyebabkan penurunan ketahanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, ataupun dampak lainnya.
“Akan menarik melihat sejauh apa pasar akan mengizinkan kepemimpinan mendatang melanjutkan kebijakan,” kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Namun, ketika rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya untuk dipimpin Prabowo-Gibran di masa kepemimpinan mendatang, mereka tentu harus memastikan janji kampanyenya, termasuk pendekatan ekonomi yang mereka kampanyekan, terpenuhi.
“Mereka pun juga harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang mereka putuskan untuk dilanjutkan,” kata Tom Lembong.
Dia mengingatkan kebijakan intervensi pemerintah terhadap perdagangan dan ekonomi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang dan tanpa mengabaikan kebijakan di sektor lain.
Pemerintah harus memperhatikan hal tersebut karena kebijakan intervensi yang terlampau sensasional seringkali menyebabkan terabaikannya kebijakan di sektor lain yang diperlukan untuk keberhasilan perdagangan ataupun investasi. []
