Peluangnews, Jakarta – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2023-2028, untuk kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
“Kami perkenalkan calon anggota BPK RI periode 2023-2028, Slamet Edy Purnomo. Pimpinan dewan mengucapkan selamat. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah,” kata Pimpinan sidang Lodewijk F. Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan ke-5 Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (13/6/2023).
Sebelumnya, pimpinan Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit memberi laporan hasil hasil uji kelayakan tersebut di hadapan Rapan Paripurna. Dia mengatakan sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK dinyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menindaklanjuti surat pimpinan DPR RI Nomor P/108 Tanggal 7 Februari 2023, perihal membahas berakhirnya masa jabatan satu orang anggota BPK RI, Komisi XI DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memilih anggota BPK yang meliputi kegiatan, pertama membuka pendaftaran bagi calon anggota BPK dan diumumkan di media cetak nasional.
Kedua, pada 21 Maret 2023, Komisi XI DPR RI mengesahkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota BPK RI dan menyetujui 14 nama calon anggota BPK RI. Ketiga, pada 29 Maret 2023, Komisi XI melalui pimpinan DPR RI menyampaikan surat kepada pimpinan DPD RI untuk meminta pertimbangan terhadap 14 calon anggota BPK RI.
Keempat, DPD RI menyampaikan pertimbangan terhadap 13 calon anggota BPK RI. Kelima, pada 29 s.d. 31 Mei 2023, Komixi XI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan calon anggota BPK untuk melakukan uji kelayakan terhadap 12 calon anggota BPK RI.
Keenam, pada 31 Mei 2023, Komisi XI melakukan pengambilan keputusan dan menyepakati bahwa calon anggota BPK RI terpilih dengan perolehan suara terbanyak yaitu Slamet Edy Purnomo, yang memperoleh 32 suara dari 56 suara.
“Kiranya rapat paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuannya,” kata Dolfie.(Aji)
