Praktik tipu menipu melekat sepanjang waktu. Tak keculi yang berkedok koperasi. Modus iming-iming uang berbunga tinggi tak kunjung basi. Apalagi di tengah ekonomi sulit seperti beberapa tahun belakangan ini.
PENIPUAN mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belakangan ini kian marak. Ini menyiratkan lemahnya perhatian dan pengawasan terhadap badan usaha berbasis anggota tersebut. Masyarakat umumnya masih beranggapan koperasi sebagai lembaga binaan pemerintah yang diawasi ketat, sehingga sering lengah ketika mendapat penawaran pinjaman maupun tabungan dari koperasi. Padahal, pemerintah bertugas menyosialisasikan fungsi dan peran koperasi.
Itu antara lain rumusan dialog interaktif Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) Jumat (28/9/18) di Jakarta merumuskannya demikian. Pembicara terdiri dari Kamaruddin Batubara, Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI); Iwan Setiawan, Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama; dan Tumbur Naibaho, Ketua Pengurus KSP Makmur Mandiri.
Sepanjang September lalu, Koordinator Forkom KBI, Irsyad Muchtar, sudah menerima tiga laporan penipuan yang mengatasnamakan KSP. Meski penipu menggunakan metode sederhana, masyarakat masih terkecoh. Mereka tawarkan simpanan atau tabungan dengan bunga relatif tinggi. Setelah itu korban diminta mentrasfer sejumlah uang setoran awal ke rekening tetentu. Selanjutnya, bisa ditebak, penipu menghilang alias tidak bisa dihubungi lagi.
Kok begitu mudah percaya? Menurut Kamaruddin Batubara fenomena seperti itu cerminan dari sikap masyarakat yang gampang terbuai iming-iming. Sayangnya, pemerintah atau lembaga lainnya sangat lemah menyosialisasikan koperasi. “Saya kira harus ada revitalisasi personal terhadap pihak yang selama ini sering mengaku sebagai pembina ataupun pengawas perkoperasian, yang pada kenyataannya tidak berbuat apa-apa,” ujarnya.
Kopsyah BMI yang populer dengan program hibah rumah gratis sangat sering jadi obyek penipuan. “Korban mengaku telah didatangi petugas dari Kopsyah BMI yang akan mendapatkan rumah gratis tapi harus membayar uang operasional sebesar Rp500 ribu. Padahal, kami tidak pernah memungut dana apa pun untuk program tersebut,” ujarnya.
Senada dengan itu, Iwan Setiawan menambahkan KSP SB pun sering jadi bulan-bulanan para penipu. ” Di era digital saat ini, ketika teknologi makin memudahkan orang dalam transaksi keuangan, sudah seyogianya masyarakat makin cerdas menerima informasi bisnis/keuangan,” ujarnya. Dalam kaitan ini, KSP SB punya mekanisme manajemen akun, dimana lalu lintas keuangan hanya melalui rekening perusahaan bukannya tabungan pribadi.
Kerisauan juga diutarakan Tumbur Naibaho. KSP Makmur Mandiri yang dipimpinnya juga sering jadi objek penipuan. “Saya kira harus ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Misalnya, menggencarkan sosialisasi koperasi dari anggota untuk anggota, sehingga masyarakat semakin sadar bahwa koperasi tidak melayani kecuali anggotanya,” tutur Tumbur. Ditambahkan Ketua Koperasi Abdi Kerta Raharja Farida, “Modus penipuan itu akan terus berulang selama pemerintah tidak berani menindak koperasi yang salah fungsi alias abal-abal”.
Atas maraknya penipuan yang mengambinghitamkan koperasi, “Saya prihatin. Kejadian ini dan akan saya koordinasikan dengan Dinas Doperasi di daerah untuk mengetatkan pengawasan,” ujar Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM, Suparno. Langkah tersebut sifat memang preventif. Scara paralel, para pegiat koperasi sendiri harus membentengi dirinya dengan mekanisme manajemen dan organisasi yang semakin baik.●
