Peluang news, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku telah melakukan pemblokiran terhadap 1.855 situs web ilegal yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023.
Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengatakan, pemblokiran itu dilakukan terhadap BPK-BPK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemblokiran ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi kerugian yang ditimbulkan.
“Kemudian juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK. Penawaran inixmelalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone),” ujar Kasan dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).
“Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan akan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari berbagai modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
“Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK,” kata Kasan.
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Aldison menekankan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Apabila ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Kendati demikian, situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat,” tuturnya.
