Peluang news, Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menuturkan, digitalisasi merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, transaksi tunai sulit dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi dalam transaksi ini.
“Dengan cara digitalisasi sistem keuangan ini sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Karena kalau transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu juga mesti jadi komitmen,” kata Ganjar dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung KPK, Rabu (17/1/2024) malam.
Ia menjelaskan, bentuk digitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem e-budgeting dan e-planning di lingkungan birokrasi.
Menurut Ganjar, kedua sistem tersebut harus dilakukan agar dapat menciptakan suatu birokrasi yang terbuka atau transparan.
“Harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi, itu merupakan dashbord yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat dan memimpin proses pemberantasan korupsi secara langsung,” ujar Ganjar.
“Kemudian tentu saja dengan transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin yang paling tinggi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengundang tiga capres dan cawapres peserta Pemilu 2024 dalam agenda khusus, yaitu kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan di Gedung KPK, pada Rabu (17/1/2024) malam.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, kegiatan Paku Integritas ini merupakan program rutin KPK yang telah diselenggarakan sejak 2021 lalu.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan atau menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara di tanah air.
