Jakarta — Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong peningkatan pengawasan produk tekstil impor melalui label berbahasa Indonesia, label SNI dan dokumen surat keterangan asal barang (SKA), untuk mendukung perkembangan industri tekstil dalam negeri.
“KSP terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar-kementerian/lembaga dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk impor tekstil, termasuk kemungkinan memperkuat regulasi-regulasi yang sudah ada,” kata Panutan S. Sulendrakusuma,Rabu (18/05/2022)
Sebagai informasi, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) digolongkan sebagai industri strategis dan prioritas nasional, yang memiliki karakteristik padat karya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja hingga 3,95 juta orang.
Panutan menilai, Indonesia perlu menjaga momentum kerja yang bernilai positif. Data BPS menunjukkan kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Triwulan-I tahun 2022 tumbuh sangat baik sebesar 12,45% (yoy), jauh lebih lebih baik sebelum pandemi.
Indikator lain, seperti peningkatan ekspor, juga tumbuh baik mencapai 28 persen. Kondisi utilisasi industri TPT pun tergolong cukup tinggi mencapai 70-75 persen, yang menunjukkan sektor TPT memiliki potensi perekonomian cukup besar.
“Kita perlu menjaga momentum kinerja yang sudah baik ini dengan upaya dan langkah-langkah untuk menjaga pasar dalam negeri melalui peningkatan pengawasan produk tekstil impor, sehingga industri TPT dalam negeri dapat terus berkembang dan utilisasinya industri terus dapat ditingkatkan,” ujar Panutan.
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kinerja industri TPT di antaranya melalui insentif tax allowance, tax holiday, trade remedies, serta kebijakan antidumping di sektor hulu.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian mengakui bahwa peningkatan kinerja industri tidak lepas dari arah kebijakan pemerintah. Mereka pun mengakui perlu penguatan pengawasan demi melindungi industri tekstil dalam negeri.
“Peningkatan kinerja industri TPT tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, memang perlu adanya peningkatan pengawasan produk tekstil impor melalui pengecekan label berbahasa Indonesia, label SNI, dan dokumen SKA,” Tutup Elis
