Peluang News, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan atau kuartal I-2024 tercatat sebesar 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Airlangga mengatakan, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan triwulan I tertinggi sejak beberapa tahun atau 2015 silam.
“Solidnya pertumbuhan ekonomi di triwulan I tersebut juga dikonfirmasi oleh berbagai lembaga rating yang memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, Selasa (7/5/2024).
Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi dan Aksi Iklim Republik Federal Jerman, Robert Habeck dalam pertemuan bilateral di Berlin, Jerman.
Airlangga menilai, capaian pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin berkualitas, tercermin dari data ketenagakerjaan per Februari 2024.
Jumlah penduduk yang bekerja bertambah 3,55 juta orang menjadi 142,18 juta orang dibandingkan Februari 2023, sementara jumlah pengangguran berkurang sebesar 0,79 juta orang menjadi 7,2 juta orang dibandingkan Februari 2023.
Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 40,83 persen, lebih tinggi dari Februari 2023 (39,88 persen) yang utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh, karyawan, atau pegawai yang tumbuh sebesar 2,66 persen (yoy).
Sedangkan dari sisi pengeluaran, tingginya realisasi berbagai belanja Pemerintah terutama untuk belanja Pemilu 2024 telah mendorong Konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 19,9 persen (yoy). Hal tersebut juga tercermin dari Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh melejit hingga 24,29 persen (yoy) yang disebabkan adanya kegiatan pemilu.
Selain itu, Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, meski di tengah net ekspor yang negatif.
“Kondisi tersebut menunjukkan permintaan domestik yang masih kuat dan didukung oleh kebijakan fiskal sebagai shock absorder dalam merespons kondisi ketidakpastian global yang terjadi saat ini,” ungkap Airlangga.
“Namun, dengan berbagai capaian kondisi perekonomian tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain seperti Malaysia (3.9 persen), Korea Selatan (3.4 persen), Singapura (2.7 persen), dan Meksiko (1.6 persen),” tambahnya.
Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut juga disertai dengan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali sebesar 3,0 persen atau lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti India (4.9 persen), Brasil (3.9 persen), dan Filipina (3.7 persen).
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan, untuk sisa periode 2024, kondisi perekonomian global diestimasi masih menghadapi ketidakpastian yang dipicu oleh kebijakan suku bunga yang tinggi, peningkatan tensi geopolitik, hingga pelemahan permintaan global.
Berdasarkan publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) April 2024, perekonomian nasional 2024 diproyeksikan akan tetap resilien pada kisaran 5 persen dan pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan serta melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan rata-rata negara berkembang.
Airlangga menjelaskan, Pemerintah Indonesia relah mencanangkan sejumlah strategi untuk menjadi uoaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut.
Adapun sejumlah strategi itu di antaranya yaitu dengan menjaga daya beli dan stabilitas harga melalui kebijakan bantuan sosial (bansos), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Properti, pengendalian inflasi dengan 4K, menjaga ketahanan sektor eksternal melalui optimalisasi penerimaan DHE SDA dan memperkuat implementasi LCT, hingga mengakselerasi kinerja kebijakan sektoral lainnya melalui peningkatan nilai tambah dengan hilirisasi dan percepatan transisi energi dengan Electric Vehicle (EV).
Dalam pertemuan di Berlin tersebut, Airlangga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian perundingan IEU-CEPA dalam waktu dekat, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemakmuran.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengangkat isu terkait kebijakan deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang perlu memperhatikan aspirasi dari negara-negara yang masih memiliki hutan alami, serta pembahasan kerjasama pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.
