banner iklan sticky 160x600px sidebar kiri
banner iklan 160x600 sidebar kanan

Terkait Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024, Polri: Hoax

Polri pastikan informasi ketidaknetralan Kapolri pada Pemilu 2024 adalah hoax/Dok. Ist

Peluang news, Jakarta – Terkait dengan maraknya informasi mengenai ketidaknetrakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Polri menegaskan, informasi tersebut merupakan informasi yang menyesatkan atau hoax.

“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya

“Jadi, masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap netral dan menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat.

“Berkali-kali, Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi, Polri bertugas untuk mengamankan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan bermartabat,” tegasnya.

Sebagai informasi, telah beredar sebuah video yang menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Dirbinmas jajaran Polda tanpa melalui surat telegram rahasia (STR), melainkan hanya melalui telepon ke para Kapolda.

Dalam video yang beredar di berbagai media sosial itu, Kapolri disebut telah memerintahkan jajarannya untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.

Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Kemudian, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega dari Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

iklan investasi berjangka octa.co.id
download aplikasi android peluang news
iklan investasi berjangka octa.co.id