Peluang, Bandung – Pemerintah menyarankan, para pelaku koperasi berbasis pesantren lainnya dapat meniru manajemen bisnis Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya role model yang dilakukan Kopontren dapat dicontoh yang layak untuk dipelajari.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, koperasi berbasis pondok pesantren tersebut dapat menggerakkan petani hingga mampu memenuhi permintaan pasar. Dia juga mendukung penuh penerapan pre-financing untuk rantai pasok pangan berbasis koperasi di Pondok Pesantren (PonPes) Al-Ittifaq.
“Koperasi di PonPes Al-Ittifaq miliki perencanaan yang betul-betul sangat baik, bisa dijadikan model bisnis. Pemerintah mendukung penuh penerapan pre-financingnya,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).
Ditempat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Kopontren Al-Ittifaq sampai sejauh ini dianggap berhasil mengusahakan perbaikan perekonomian masyarakat di sekitarnya, dengan memberdayakan para petani kecil yang memproduksi sayur dan buah-buahan sejak tahun 1997.
“Dalam Pre-Financing ini, koperasi diberikan pembiayaan, dan memastikan koperasi membeli produk pertanian hingga 100 persen, menjadi agregator, serta menyeleksi produk hasil pertanian ke pasar modern,” ungkap Teten.
Menteri Teten mengatakan, skema Pre-Financing telah diterapkan di Amerika Serikat (AS) di sektor pertanian, yang tujuannya untuk memastikan stok pangan komoditas seperti jagung, kentang, dan gandum. Tiap tahun modal kerja diberikan Pemerintah, sehingga Pemerintah AS bisa memprediksi kapan panen jagung, gandum, dan kentang.
Di Indonesia, Kopontren Al-Ittifaq harus memenuhi kebutuhan permintaan pasar sebanyak 70 ton per hari, maka diperlukan pasokan dari petani-petani lainnya yang turut dibina oleh Kopontren tersebut.
“Yang paling sulit itu adalah produk pertanian seperti sayur mayur dibanding dengan gandum. Karena sayur mayur mudah rusak. Sehingga diperlukan presisi ketepatan waktu pengelolaannya,” kata Teten.
MenKopUKM mengklaim, sebanyak 60 persen petani kecil mengolah lahan di bawah setengah hektare, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebelumnya mereka membutuhkan agregator tradisional seperti pengepul, tengkulak, dan lainnya, yang saat ini digantikan posisinya oleh koperasi.
“Sehingga tidak lagi ada isu ketika panen raya, produk pertanian tak terserap sehingga harganya anjlok,” kata Teten.
MenKopUKM menjelaskan, pada tahun 2020, KemenKopUKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan solusi pembiayaan, agar Kopontren Al-ittifaq dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas rantai pasok pangan melalui skema Pre-Financing.
LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan pada Kopontren Al-Ittifaq sebesar Rp 6,3 miliar, lalu meningkat di tahun 2021 dan 2022 dengan total pembiayaan sebesar Rp 12 miliar.
Saat ini, pasar modern yang telah terhubung dengan Kopontren Al-Ittifaq antara lain PT Lion Superindo, Yogya Departement Store, AEON, hingga Alif Mart.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan dialog antara Presiden Jokowi dan para petani. Dihadiri sebanyak 300 petani binaan Koperasi Al-Ittifaq, 60 pondok pesantren terafilasi Koperasi Al-Ittifaq, dan 28 koperasi sektor pertanian.
Salah satu petani yang hadir, Hasan Kanji menyampaikan, uneg-unegnya di hadapan Presiden Jokowi dan MenKopUKM Teten. Hasan yang merupakan alumni Ponpes Al-Ittifaq menerapkan pola tanam yang diajarkan pesantren, dengan mengelola lahan seluas 4 ha menghasilkan 2,5 ton produk cabai merah besar setahun.
“Karena dari segi pupuknya naik, maka kebutuhan juga naik. Kami melakukan arahan dari Kopontren Al-Ittifaq dengan menerapakan intergated farming system, sehingga mampu menghasilkan pupuk sendiri untuk tanaman,” kata Hasan.
Seiring itu, Anggota dan Alumni Kopontren Al-Ittifaq, Yanti menyampaikan, dirinya telah melakukan kerja sama sejak 2010. Ia membangun koperasi khusus penyuplai sayuran dengan dibantu pinjaman dana dari LPDB-KUMKM dan memperoleh green house untuk menghasilkan sayuran yang semula hanya dua jenis yaitu kangkung dan kacang panjang, bertambah seperti timun, tomat, hingga bumbur dapur seperti kunyit, lengkuas, dan kencur.
“Karena kami belum bisa menghasilkan pupuk sendiri jadi masih beli. Kami membutuhkan infrastruktur tambahan, dan pelatihan bagi kelompok tani untuk belajar dengan lahan sama bisa menghasilkan produk berlimpah,” tutur Yanti.
Menanggapi pernyataan dari para petani, Kepala Negara mengatakan, konsep pertanian yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, memiliki manfaat besar yang kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren, dan membuka jalan bagi para petani.
“Kesulitan yang diminta tadi KemenKopUKM bersama Bank Indonesia (BI) mohon bisa dibantu, Medco juga diharapkan membantu. MenKopUKM membantu dari sisi pembiayaan,” ujar Presiden Jokowi.
Namun di sisi lain, Presiden mengingatkan, kepada para pelaku koperasi lainnya bahwa terkadang permasalahan itu bukan hanya dari aspek permodalan saja, tetapi masalah manajemen juga penting untuk diperhatikan.
“Uang berapa pun bisa dipinjami dari bank mana pun. Tapi kalau managemen kurang baik, baru berapa tahun sudah tutup. Saya berharap konsep matang ini bisa dilakukan atau ditiru di semua koperasi, induk saja sampai berhasil,” ungkap Jokowi.
Mengenai pupuk, Kepala Negara menegaskan, kesulitan pupuk terjadi di semua negara, disebabkan pasokan bahan pupuk dari Rusia dan Ukraina sedang bermasalah. Jika pasokan kurang, sudah pasti harga naik.
“Pupuk urea melalui Pupuk Iskandar Muda sudah dibangun di Aceh tapi itu juga kurang. Akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat karena bahan bakunya di sana. Saya ingin berikutnya ada perkembangan. Saya undang 6 bulan lagi ke Istana, tapi sudah harus ada perkembangan dari pertemuan hari ini,” ujar Jokowi.
MenKopUKM mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa skema bisnis yang telah berjalan di Kopontren Al-Itifaq memberikan berbagai perubahan besar bagi para petani. Di antaranya terciptanya pertanian terencana, kepastian pasar, penguatan akses pembiayaan dari perbankan, dan pemenuhan suplai kebutuhan pangan.
“Adanya kepastian pasar yang didapatkan oleh para petani melalui Kopontren Al-Ittifaq, menumbuhkan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung pada petani kecil melalui skema KUR Klaster, yang dalam hal ini disalurkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI,” kata Teten.
Saat ini Kopontren Al-Ittifaq telah berjejaring dengan 90 pondok pesantren, dan memiliki lebih dari 1.200 anggota yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, hingga Riau.
Melalui skema pre-financing, Kopontren Al-Ittifaq mengalami kenaikan omzet dan aset yang siginifikan, yakni omzet yang saat ini berjumlah Rp11,91 miliar atau meningkat 31 persen dari tahun 2019, serta aset yang sekarang berjumlah Rp56,1 miliar atau meningkat 28 persen dari tahun 2019.
Menteri Teten memastikan, skema pembiayaan rantai pasok berbasis koperasi (pre-finance) juga mampu memberikan dampak yang signifikan, terhadap kapasitas produksi para petani untuk didistribusikan ke pasar modern. Antara lain dari yang sebelumnya di tahun 2019 hanya mampu mengirim 2,3 ton per hari, pada tahun 2022 Kopontren Al-Ittifaq mampu mengirim hasil produksi petani sebanyak 6,3 ton per hari.
Saat ini, kebutuhan pasar modern sayur dan buah adalah 70 ton per hari, namun sayangnya baru dapat dipenuhi 6,3 ton oleh Kopontren Al-Ittifaq. “Untuk itu, melalui pengembangan pembiayaan rantai pasok berbasis koperasi (pre-financing), Kopontren Al-Ittifaq diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 10 kali lipat bersama dengan 40 koperasi sejenis agar dapat memenuhi kebutuhan pasar modern,” papar Teten. (alb)
