JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana kepada Bank Pembangunan Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Senin (27/7/20).
Menurut Airlangga, Pemerintahakan melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat 2020.
Belanja pemerintah secara besar-besaran juga akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi.
“Tujuannya untuk meredam kontraksi perekonomian yang diproyeksikan akan terjadi akibat efek domino pandemi Covid-19,” ujar Airlangga.
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak 4 bulan terakhir memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan, seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran virus tersebut.
Akibatnya, perekonomian global pun diproyeksikan mengalami kontraksi pada 2020. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi tersebut berada pada kisaran -7.6% sampai -4.9%.
Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 melambat menjadi 3% dari sebelumnya di kisaran 5%. Pada kuartal kedua 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi sebesar -4,3%.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun 3 (tiga) kebijakan di bidang perekonomian, yakni (1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19; (2) Program Exit Strategy untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi “normal baru”; dan (3) Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Dalam Program PEN, pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp607,65 triliun, dengan rincian: perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral dan pemda Rp106,11 triliun.
