JAKARTA—Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan VII, Tanri Abeng bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Koperasi UKM, Senin (10/2/20), Tanri mendorong pendirian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam skala nasional.
Usai pertemuannya, Tanri mengatakan, dalam sistem ekonomi Pancasila itu ada tiga pelaku ekonomi, yaitu swasta, negara, dan koperasi.
“Swasta sudah maju luar biasa, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) juga sudah maju, kasian pak Teten koperasinya, jadi kami memiliki konsep yang namanya badan usaha milik rakyat,” kata Tanri.
Lanjut dia, BUMR ini akan memberdayakan dan mengorganisir sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang harus diberdayakan supaya terorganisir dengan baik.
“Itu luar biasa banyaknya, semua sektor kecil-kecil itu yang harus diurus, ada sekitar 69 juta,” ujarnya.
Tanri memaparkan dalam konsep yang akan dibentuk, sektor UKM akan dikoperasikan terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke dalam Badan Usaha Milik Rakyat.
“Hal itu bertujuan, supaya menjadi berskala sehingga produktivitasnya akan meningkat, kualitasnya akan terjaga, dan efesiensinya juga terjaga,” ucap Tanri.
Dengan demikian UKM bisa bekerja sama dengan usaha yang besar, misalnya dengan BUMN, dan swasta. Salah satu sektor di BUMN yang bisa disinergikan dengan UKM yakni sektor perkebunan, mulai dari pangan hingga komoditi karet, yang membutuhkan ikatan antara dua belah pihak badan usaha yang terkait.
Tanri mengakui untuk mewujudkan konsep ini membutuhkan aliansi, antara beberapa menteri, Menteri koperasi, Menteri BUMN, lalu Pertanahan. Kejra sama harus dilakukan secara terstruktur.
“Kalau yang kecil-kecil sudah terstruktur ke dalam badan usaha, maka dia itu punya skala, punya manjemen kebanggaan. Jadi jangan sembarangan menawarkan barang yang tidak bisa beli,” pungkas Tanri.
