PeluangNews, Jakarta – Pemerintah semakin mengakselerasi penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up, yang dinilai memiliki dampak ekonomi luas. Di balik produksi kendaraan niaga tersebut, terdapat peran penting industri komponen otomotif skala kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung rantai pasok nasional.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) konsisten menjalankan berbagai program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif agar mampu masuk dalam rantai pasok industri kendaraan bermotor. Upaya tersebut mencakup Fasilitasi Restrukturisasi Mesin dan Peralatan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001, Implementasi Industri 4.0, Pendampingan Penerapan Lean Manufacturing, Sosialisasi ISO 14001 dan IATF, hingga Fasilitasi Link and Match dengan Industri Besar.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya bersama Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO).
PIKKO merupakan asosiasi IKM manufaktur komponen otomotif binaan Ditjen IKMA Kemenperin yang telah berdiri selama 13 tahun. Saat ini, PIKKO memiliki 110 anggota IKM yang memproduksi komponen berbahan dasar metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet, hingga mould and dies, yang berperan sebagai tier 2 dan 3 dalam industri otomotif nasional. PIKKO juga menjadi bagian dari ekosistem OEM dan tier 1 untuk kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih.
Salah satu bentuk sinergi Kemenperin dan PIKKO adalah peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada 2018 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). AMMDes diproduksi oleh anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk, yakni PT Velasto Indonesia yang kini bernama PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, dengan melibatkan IKM komponen otomotif binaan Ditjen IKMA, termasuk PIKKO dan IKM Tegal.
Pengembangan AMMDes sebagai kendaraan niaga menjadi bukti kemampuan IKM dalam mendukung produksi kendaraan komersial nasional. Strategi pengembangan industri kendaraan niaga ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur nasional, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di dalam negeri.
Kemenperin secara proaktif mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, memperkuat struktur rantai pasok industri otomotif, mengembangkan industri komponen, serta meningkatkan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan.
Dengan pendampingan dan fasilitasi yang telah diberikan, pelaku IKM komponen otomotif lokal, termasuk anggota PIKKO, diharapkan mampu berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan kendaraan niaga dalam negeri, baik untuk sektor perorangan, swasta, maupun pemerintah.
Menteri Perindustrian menyebutkan prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi produk dalam negeri, maka dapat memberikan dampak ekonomi (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Kemenperin menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kendaraan pick-up melalui produksi dalam negeri akan memberikan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Berbagai subsektor industri akan ikut terdampak positif, seperti industri ban, kaca, baterai basah (accu), logam, kulit, plastik, kabel, hingga elektronik.
Namun, seiring munculnya informasi rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, PIKKO melalui surat resmi menyampaikan kekecewaannya. Dengan tingkat utilisasi produksi yang masih berada di kisaran 60–70 persen, impor kendaraan utuh dinilai tidak hanya berdampak pada pabrikan, tetapi juga sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah tersebut dikhawatirkan menimbulkan disrupsi terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.
Rencana impor kendaraan operasional tersebut sejatinya dinilai sebagai peluang pasar yang dapat diisi oleh industri komponen otomotif lokal. Dengan sinergi yang baik, anggota PIKKO diyakini mampu memproduksi kendaraan operasional sesuai kebutuhan.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya memahami urgensi kebutuhan kendaraan tersebut. Namun, ia menegaskan agar pengadaannya tetap mengutamakan produksi dalam negeri, mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen nasional dinilai sudah sangat mumpuni.
Rosalina juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan impor dapat berdampak kurang baik terhadap keberlanjutan ekosistem industri otomotif nasional. Di tengah kondisi industri yang masih lesu, PIKKO berharap pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat membatasi jumlah kendaraan yang diimpor dari India dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP.
