DHARMASRAYA—Jika keberadaannya tidak mampu menggerakkan perekonomian daerah, maka sebaiknya daerah tidak perlu memiliki banyak koperasi. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam kegiatan Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di Pulau Punjung, Selasa (12/3/2019).
“Koperasi tidak perlu banyak. Jangan lihat jumlahnya, tidak apa sedikit yang penting aktif,” kata Puspayoga.
Menteri Koperasi meminta bupati atau wali kota harus mengubah pola pikir dari kuantitas menjadi kualitas dalam membina suatu koperasi. Saat ini katanya pemerintah fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat, salah satu yang dioptimalkan adalah keberadaan koperasi.
“Program yang dilakukan adalah membangun gerakan reformasi koperasi lokal dengan tujuan membentuk koperasi berkualitas. Pada prinsipnya, pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan solusinya, adalah koperasi,” papar dia.
Puspayoga mengungkapkan ada tiga langkah yang dilakukan pada program reformasi koperasi tersebut yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.
Berdasarkan data, sumbangan koperasi untuk produk domestik bruto (PDD) secara nasional meningkat menjadi 4,48 persen pada 2017, dibandingkan 2104 yang baru 1,7 persen. Pemerintah optimistis PDB secara nasional menyentuh angka 5 persen pada 2018 dengan langkah-langkah yang disusun pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi meninjau bazar produk UKM. Puspayoga juga melakukan pertemuan dengan pelaku UKM di auditorium kantor bupati. Dalam kesempatan itu menteri menyerahkan dua sertifikat hak cipta, kredit usaha rakyat, program replanting kebun kelapa sawit, serta membuka pelatihan kewirausahaan.
