Peluang, Jakarta – Pemerintah memproyeksikan, pertumbuhan ekspor pada 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada di 2022 lalu. Hal tersebut diperkirakan nilai ekspor naik di 12,8 % dan nilai impor di 14,9%.
“Di tahun lalu ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Di tahun ini, kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 persen, impornya 14,9 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (11/1/2023).
Kemudian, lanjut Menko Perekonomian, Nilai perdagangan ekspor di tahun lalu pada komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor yaitu USD268 miliar.
“Batubara bisa mengompensasi impor daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel 29 billion, dan CPO sekitar 30 billion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” tutur Airlangga.
Menurut Menko Perekonomian, Presiden meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.
“Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur,” papar Airlangga.
Selanjutnya menurut dia, pemerintah akan melakukan revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang peningkatan ekspor, sehingga kinerja neraca perdagangan semakin membaik.
“Revisi ini diperlukan, sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa,” sebut Airlangga.
Menko Perekonomian menjelaskan, negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menjadi negara tujuan ekspor Indonesia dengan pangsa pasar yang tertinggi. Sementara itu, perdagangan antarnegara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade) masih terbilang cukup tinggi.
“Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden,” pungkasnya. (alb)
