Jakarta (Peluang) : UMKM memiliki daya tahan ditengah guncangan dan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menegaskan, di tengah berbagai tekanan ekonomi tahun 2023, Indonesia harus fokus meningkatkan kekuatan ekonomi dalam negeri. Salah satu langkah krusial adalah penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai kontributor utama meningkatkan perekonomian nasional.
“Penguatan UMKM harus menjadi fokus pemerintah di tahun 2023 ini, agar dapat menjaga perekonomian Indonesia di tengah berbagai tantangan,” ujar Arsjad.
Kembali Arsjad menegaskan bahwa UMKM akan memainkan peranan penting pada perekonomian tahun depan. Dikarenakan kelesuan ekonomi global, dipastikan pelaku usaha menengah atas akan sangat terdampak.
“Namun berbeda dengan UMKM memiliki daya tahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun depan,” imbuh Arsjad.
Arsjad menyebut bahwa UMKM berkontribusi 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp 8.573 triliun. Saat ini, terdapat lebih dari 64 juta UMKM. Sehingga pengembangannya akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
UMKM juga menyerap 117 juta pekerja atau menjadi lahan pekerjaan bagi 97 persen tenaga kerja dalam negeri. “Ini menunjukkan bahwa UMKM dapat menjadi penopang ekonomi dari tekanan eksternal,” tegasnya.
Terlebih kata Arsjad, pada momen tahun baru banyak masyarakat bepergian. Hal itu menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pemasaran produknya dan menggairahkan bisnisnya.
“Dengan asumsi 44,7 juta masyarakat bepergian, maka diprediksi perputaran uang selama libur tahun baru 2023 dapat mencapai Rp23,85 triliun,” kata Arsjad.
Diungkapkan Arsjad lebih lanjut, bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mendukung tumbuhnya UMKM. Apalagi pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan tambahan dana KUR Rp 460 triliun bagi usaha rakyat agar dapat tumbuh.
Menurutnya, pembiayaan menjadi kunci penting untuk memacu masyarakat menjalankan usaha dan meningkatkan kapasitas dari usaha yang telah ada.
KUR juga dapat mendorong UMKM menjadi lebih formal, sehingga peluang untuk mengakses layanan jasa keuangan lainnya lebih terbuka.
“Pemerintah perlu memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar terus bertumbuh menopang perekonomian nasional,” pungkasnya.
