Jakarta (Peluang) : Target penyaluran subsidi perumahan tahun anggaran 2023 sebanyak 274.924 unit.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan layak huni melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk anggaran tahun 2023.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, kuota total FLPP pada 2023 mencapai 220.000 unit. Angka ini meningkat 20 ribu dari kuota 2022 yang sebanyak 200.000 unit.
Ia menyatakan bahwa penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP akan diikuti dengan penambahan anggaran dari 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun. “Untuk program FLPP tahun 2023 akan didampingi program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sejumlah 220.000 unit sebesar Rp 890 miliar, dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun,” kata Herry.
Selain itu, jelasnya lagi, pada tahun 2023 akan disalurkan program subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahaan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun..
“Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun,” ujar Herry.
Untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 tercatat hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun.
Sementara itu, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.
Adapun realisasi belanja anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 mencapai Rp296,25 miliar dari total DIPA Rp512,47 miliar atau setara 55,70 persen dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29 persen.
“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96 persen setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18 persen,” tambahnya.
Herry berharap fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000. (S1).
