Peluang News, Jakarta – Sebesar 69% responden menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.
Demikian hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait MBG seri ke-2 berjudul “Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat”.
Menurut peneliti Celios, Galau D. Muhammad, mayoritas masyarakat menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG.
“Selain itu, kesiapan dari partisipasi komunitas juga dinilai sangat penting oleh 56% responden. Sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multi stakeholder,” kata Galau dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/1/2025).
Dia meyakini pendekatan ini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program.
Masyarakat, lanjutnya, lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.
Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan. Ini menunjukkan ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya.
Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis, menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.
“Masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi, tetapi juga berkualitas tinggi.”
Dalam hal pendanaan, Galau mengatakan 83% responden menekankan program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Sedangkan peneliti Celios lainnya, Jaya Darmawan menekankan perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.
Dia menegaskan, anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.
Hasil survei juga menunjukkan, program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga disebut sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. []
