PEMERINTAH kemungkinan tidak akan bisa mengembalikan rasio utang dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke kisaran normal hanya dalam waktu setahun ke depan. Sebab, defisit diperkirakan masih tetap besar pada tahun depan sehingga dibutuhkan bantuan utang untuk menutupnya.
Saat ini, rasio utang Indonesia sebesar 34,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Agustus 2020. Pada kondisi normal, rasio utang berada di bawah 30 persen dari PDB. Sedangkan defisit anggaran biasanya di bawah 3 persen. Namun tahun ini diperkirakan bengkak menjadi 6,34 persen. Pemerintah menyebut, defisit bengkak akibat kebutuhan dana penanganan pandemi Covid-19.
“Soal utang ini tidak mungkin selesai satu tahun. Kami punya tantangan. Disiplin fiskal perlu waktu bertahun-tahun buat defisit kita di bawah 3 persen lagi, ” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu,kepada media. Dikemukakan juga bahwa kebutuhan dana penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mau tidak mau membuat defisit anggaran membengkak pada tahun ini. Tahun depan pun begitu, karena pemulihan ekonomi masih berlangsung.
Dengan defisit APBN 6,34 persen, rasio utang tahun ini akan naik dari kisaran 30 persen ke 36 persen dalam satu tahun. Untuk tahun depan, proyeksinya defisit akan sedikit turun ke kisaran 5,7 persen, masih cukup jau untuk mencapai angka 3 persen. Dari proyeksi defisit tersebut, rasio utang diperkirakan tetap tinggi, 39 hingga 40 persen. Pasalnya, potensi penerimaan negara belum bisa maksimal diawal pemulihan.
“Baru pada 2022 ke 2023, penurunan rasio utang dan defisit APBN harusnya sudah bisa terjadi. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi, budget defisit di bawah 3 persen, pertambahan utang akan lebih lambat dari pertumbuhan PDB,” ujarnya. Kendati demikian, Febrio mengklaim kondisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Rasio utang kita cuma 30 persenan. Negara berkembang lainnya rata-rata 50 persen ke atas. Banyak negara bahkan rasio utangnya 60 hingga 70 persen. “Komparasi ini penting karena menyangkut kredibilitas fiskal,” ujar Febrio Nathan Kacaribu.●
