Peluang News, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar US$455 juta atau setara Rp7,3 triliun (kurs Rp16.068) untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik.
Hal itu disampaikan Dadan dalam acara IEA’s 9th Global Conference On Energy Efficiency (GCEE) di Nairobi, Kenya, Rabu (22/5/2024). Disampaikan Dadan, saat ini masih terdapat kesenjangan harga antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Untuk menutup dasparitas harga tersebut, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik.
“Dana US$455 juta itu mencakup subsidi penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran,” jelas Dadan Kusdiana, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5/2024).
Pemerintah menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua mengaspal di jalan raya pada 2030. Untuk itu, Kemeterian ESDM terus mempercepat terbentuk ekosistem kendaraan Listrik.
“Pemerintah telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik,” ujar Dadan.
Lebih lanjut Sekjen ESDM mengatakan, untuk mendukung terbentuk ekositem kendaraan listrik, pemerintah terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU). Hingga 2030, kebutuhan SPKLU diperkirakan mencapai 32.000 unit untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Selain berfokus pada elektrifikasi angkutan jalan penumpang, Pemerintah Indonesia juga mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2 di negara ini. Sebagai respons strategis, pemerintah tengah mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat dengan mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35% minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35.
“Program tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 34,9 juta ton CO2,” kata Dadan.
Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa kombinasi regulasi, informasi dan insentif dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi. (Aji)
