Jakarta (Peluang) : Bantuan subsidi untuk membantu stabilitasi harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kementan) melanjutkan program bantuan pembelian selisih harga kedelai di tingkat perajin tahu tempe hingga akhir 2022. Diharapkan, para perajin tahu tempe dapat terus berproduksi sehingga kebutuhan protein nabati masyarakat dapat terpenuhi.
“Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan selisih harga pembelian bahan baku kedelai untuk perajin tahu tempe sebesar Rp 1.000 per kilo gram (kg) sampai akhir Desember 2022,” kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam rilisnya, Senin (3/9/2022).
Menurutnya, bantuan selisih harga itu untuk membantu stabilitasi harga kedelai di tingkat perajin yang mengalami kenaikan. Dengan begitu, diharapkan pelaku usaha tahu dan tempe bisa mendapatkan harga kedelai yang terjangkau.
Terpenting lagi menjaga keberlangsungan usahanya memproduksi tahu dan tempe dengan harga yang wajar.
Kemendag, lanjut Zulkifli, telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menugaskan Perum Bulog untuk melanjutkan program pemberian bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai kepada perajin tahu dan tempe.
Berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT), rata-rata harga kedelai internasional pada pekan ke-5 September 2022 sebesar 14,17 dolar AS per gantang.
Selain itu, harga rata-rata penjualan kedelai di tingkat koperasi tahu tempe juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 12.600 per kg.
Mendag meminta komitmen Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk menyalurkan bantuan selisih harga kedelai kepada anggota perajin tahu dan tempe secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Gakoptindo harus memastikan bantuan selisih harga kedelai dapat dirasakan langsung oleh perajin serta meminimalisir penyimpangan penyaluran ke pihak yang bukan sasaran.
Selain itu kata Mendag, kementerian juga
meminta Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam penyaluran kedelai kepada perajin tahu dan tempe.
“Kopti harus memastikan penyaluran kedelai sampai kepada pelaku usaha tahu dan tempe yang menjadi anggotanya untuk menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Mendag juga menegaskan, pada 2022, pemerintah juga sepakat untuk meningkatkan produksi kedelai lokal guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri tahu dan tempe.
Untuk itu, penugasan Bulog harus mengutamakan pengadaan atau penyerapan kedelai lokal dari petani.
Hasil penyerapan tersebut akan disalurkan kepada perajin tahu dan tempe, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai lokal.
Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syarifuddin menambahkan, diperlukan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas program bantuan selisih harga pembelian kedelai sehingga dapat mencapai target dan tepat sasaran.
Bantuan itu diyakini sangat membantu perajin tahu tempe dan diharapkan realisasi bantuan subsidi kedelai dapat dipercepat.
“Kami mencatat, realisasi volume penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, sehingga banyak perajin belum mendapatkan pasokan subsidi,” ujar Aip.
Dari target kedelai bersubsidi sebanyak 800 ribu ton, baru terealisasi 80 ribu ton atau 10 persen dari target. Program subsidi itu berlangsung selama empat bulan, sejak April hingga Juli 2022 dengan target penyaluran per bulan 200 ribu ton.
Aip pun menjelaskan, alasan penyaluran subsidi kedelai karena masalah data anggota Kopti yang belum tuntas. Ia menyebut, persoalan utama lantaran banyak izin operasional Kopti yang telah mati dan tidak diurus.
Dari target 27 provinsi penyaluran subsidi kedelai, baru 16 provinsi yang bisa menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Pasalnya, data Kopti harus lengkap dengan identitas detail setiap anggotanya.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Saifulloh menjelaskan, perpanjangan subsidi itu akan dilakukan dengan catatan, data penerima diperbarui dan disempurnakan.
Salah satu pertimbangan
perpanjangan bahwa dari KemenKopUKM dan Gakoptindo akan melakukan update data.
“Idealnya, perpanjangan program subsidi berlangsung sampai alokasi 800 ribu ton kedelai bersubsidi tersalurkan,” kata Saifullah.
Adapun menurutnya, peraturan teknis perpanjangan penyediaan subsidi kedelai diatur oleh Kemendag sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab.
