SURABAYA— Stok garam nasional yang belum terserap pasar maupun industri jumlahnya mencapai 1,2 juta ton yang merupakan hasil produksi sejak 2019 – 2020. Dari jumlah itu, stok garam di Jatim mencapai 600.000 ton, setara dengan separuhnya.
Atas dasar itu Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur mendesak pemerintah menunda importasi garam yang mencapai 3,07 juta ton hingga stok garam petambak rakyat sudah terserap.
Ketua HMPG Jatim, M. Hasan mengatakan selain minim penyerapan, harga pun jadi anjlok. Untuk itu kami pemerintah sebelum melakukan impor garam 2021.
“Seharusnya pemerintah intervensi dulu penyerapan garam rakyat, harga layak, dan melakukan monitoring stok,” jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (25/3/21).
Hasan mengingatkan, kuota impor garam 2021 yang mencapai 3,07 juta ton itu sangat berlebihan dan bisa menganggu produksi garam rakyat. Jika stok garam nasional saat ini 1,2 juta ton, seharusnya hanya perlu impor sebanyak 2 juta ton.
“Dari tahun ke tahun, jumlah importasi garam kita terus meningkat. Ini kan mematahkan spirit petambak garam, dan upaya swasembada garam,” ujarnya.
Hasan mengungkapkan banyaknya garam rakyat yang tidak terserap, dan harga yang jatuh cukup rendah yakni Rp300 – Rp350/kg di tingkat petani mengakibatkan banyak lahan garam yang terbengkalai yakni sekitar 10 – 15 persen dari total luas lahan garam nasional 26.000 hektare, khusus di Jatim seluas 11.000 ha.
Adapun produksi garam nasional pada 2019 tercatat mencapai 2,9 juta ton dan di wilayah Jatim saja mencapai 1,1 juta ton. Pada 2020, produksi garam nasional turun akibat cuaca yakni mencapai 1,7 juta ton, dan khusus Jatim sebanyak 900.000 ton.
“Untuk tahun ini kalau cuaca baik tidak menutup kemungkinan produksinya akan naik menjadi 3 juta ton secara nasional, dan di Jatim proyeksinya sekitar 1,2 juta ton,” imbuh Hasan.
Petani garam rakyat berharap pemerintah serius dalam menganai tata niaga garam, salah satunya dengan usulan agar membuat one gate system distribusi yakni dengan menugaskan PT Garam sebagai buffering stock, semacam Bulog pada beras.
“PT Garam melakukan penyerapan, pengawasan dan pendistribusian ke pasar, dengan harga yang diatur dengan HPP yang pernah kami usulkan Rp1.500/kg agar petani tidak rugi,” ujar dia
Hasan juga memastikan petambak garam rakyat sudah berupaya meningkatkan mutu produksi dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi standar kebutuhan garam industri. Saat ini setidaknya sudah 30 persen produksi garam rakyat sudah bisa memenuhi mutu industri.
