Ilustrasi-Foto: IBFGI.
JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang program restruturisasi kredit bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19 hingga Februari 2022.
Semula batas stimulus restrukturisasi kredit berakhir pada Februari 2021 yang tertuang Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan industri perbankan untuk memberikan perpanjangan relaksasi kredit kepada para debitur.
“Tidak ada masalah, kami siap lakukan itu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/9/20).
Wimboh menuturkan, berbagai pertimbangan diambil kebijakan tersebut. Di antaranya adalah kondisi debitur yang belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi. Melalui kebijakan ini, status kredit menjadi lancar, sehingga perbankan tidak diharuskan menyiapkan cadangan sekaligus bisa menekan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
“Saat ini kalau ada nasabah sudah direstrukturisasi dan hanya 6 bulan sudah jatuh tempo. Kalau memang nasabah minta diperpanjang, diperpanjang silakan. Tidak usah minta persetujuan OJK silahkan langsung perpanjang,” ujar dia.
Wimboh mencatat perbankan nasional telah memberikan keringanan kredit kepada 7,38 juta nasabah hingga 7 September 2020. Nilai kredit yang diberikan keringanan sebesar Rp878,57 triliun.
Dia menyebut 20-25% nasabah terdampak Covid-19 dengan nilai kredit Rp5.000 triliun.
“Restrukturisasi kredit diberikan kepada 5,82 juta nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan nilai Rp359,11 triliun. Kemudian, untuk nasabah non-UMKM yang sudah diberikan restrukturisasi sebanyak 1,44 juta dengan nilai Rp519,46 triliun,” ujar Wimboh.
Selain bank, sebanyak 182 perusahaan pembiayaan telah memberikan restrukturisasi sebesar Rp168,77 triliun atas 4,58 juta kontrak per 22 September 2020. Tercatat jumlah permohonan restrukturisasi mencapai 5,20 juta kontrak.
