
Peluangnews, Jakarta – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta menekankan bahwa Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan tulang punggung struktur ekonomi Indonesia dan wilayah ASEAN.
Hal ini disampaikan Arif dalam acara seminar nasional bertajuk ‘Replikasi Sukses UMKM dan Koperasi Bagi Wirausaha Perempuan dan Pemuda Indonesia’ di Jakarta, Senin (27/11/2023
Dari data 74,4 juta UMKM di ASEAN, sebanyak 65,5 juta UMKM yang berada di Indonesia. Volume unit usaha di Indonesia berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 berjumlah sebanyak 99,62 persen usaha yang merupakan UMKM atau 64 juta adalah pengusaha UMKM dengan nilai kontribusi pada PDB mencapai 60 persen atau sekitar Rp 9.580 triliun yang menyerap 121 juta tenaga kerja.
Dengan demikian, UMKM dan Koperasi di Indonesia bisa terbilang cukup terpandang di mata dunia. Selain itu, ekspor ke negara lain juga telah mencapai 15,5 persen dari produk non migas Indonesia dengan nilai Rp339,19 miliar.
“Dengan data itu, UMKM dan koperasi merupakan tulang punggung ekonomi bagi Indonesia ataupun bagi ASEAN,” ujar Arif dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).
Arif mengatakan, pemerintah harus terus memberikan perhatian khusus kepada UMKM melalui pendampingan usaha, termasuk dengan melalui pelaku usaha seperti KADIN dan Koperasi.
Lebih lanjut, Arif menyinggung terkait koperasi yang dinilai tak pernah memberikan pendidikan koperasi kepada para anggotanya.
Padahal, salah satu mandat dari Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi harus memberikan pendidikan koperasi kepada para anggota secara kontinyu dan komprehensif.
“Jadi, jika ada koperasi yang punya anggotanya banyak, tetapi tidak ada pendidikan anggota, itu bukan koperasi. Karena mandat di UU Koperasi bahwa kewajiban koperasi adalah pendidikan anggota,” ucapnya.
Arif menilai, upaya pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya terfokus pada perkembangan sektor ekonomi saja, melainkan juga pada peningkatan dan pengembangan aspek manusia serta kebudayaan.
“Jika hanya 10 persen dari jumlah UMKM dan Koperasi naik kelas, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi naik di atas 5 persen dan mampu mencapai 6,5 persen bahkan bisa di atas 7 persen. Naik kelas itu misalnya dari sisi omzet. Rata-rata omzet UMKM di Indonesia Rp70 juta,” jelas Arif.
“Dan pemerintah sudah memberikan koridor seperti pada pengadaan pasar bahwa 30 persen harus dari UMKM termasuk BUMN. Setiap unit kerja di BUMN, kami mendapat laporan pengadaan barang 30 persennya ada UMKM dan ada Pasar Digital UMKM dan itu bisa dimanfaatkan,” sambungnya.
Sementara itu, Presiden Direktur (Presdir) Koperasi BMI Grup, Kamaruddin Batubara menegaskan, Kopsyah BMI yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan perkoperasian di tanah air.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, pendidikan tidak hanya untuk pengurus tetapi juga ditujukan untuk seluruh anggotanya yang berada di 100 cabang Kopsyah BMI di Indonesia.
“Kesadaran berkoperasi anggota hanya bisa dibangun melalui pendidikan perkoperasian. Dengan pendidikan ini, maka mindset anggota jangan hanya berfokus pada pembiayaan semata, melainkan juga ikut aktif sebagai pemilik, pengguna pengendali Kopsyah BMI,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pendidikan Perkoperasian merupakan salah satu prinsip Koperasi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Bab III Pasal 5 ayat (2). (Hawa)
Baca Juga: Stafsus Presiden Minta Milenial Jaga Kesehatan Mental Saat Jalankan “Social Distancing”