PeluangNews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat atau US Charge d’Affaires ad interim Peter M Haymond.
Pertemuan mereka untuk membahas kemitraan antara Indonesia dan AS di bidang ekonomi.
“Saya menjelaskan mengenai upaya saat ini untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satunya, melalui deregulasi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Sri Mulyani, menginstruksikan untuk berfokus pada upaya menyederhanakan aturan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui peningkatan efisiensi birokrasi.
Upaya tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi global dan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di pasar internasional.
Menurut dia, Peter sepakat untuk memperkuat sinergi dan terbuka untuk menjalin kerja sama baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua negara, terutama dalam sektor ekonomi dan pembangunan.
“Saya dan Ambassador Peter berharap kolaborasi ini akan terus berkembang demi kemajuan bersama dan berkomitmen untuk terus merawat hubungan baik antara AS dan Indonesia yang sudah terjalin lama,” ujar Sri Mulyani.
Sebelum ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menerima kunjungan Peter M Haymond, di Kantor Kemenko Perekonomian.
Airlangga meminta dukungan AS dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Proses aksesi OECD ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dukungan negara-negara anggota OECD seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat diperlukan untuk percepatan penyelesaian proses aksesi,” katanya.
Pertemuan itu juga menjadi ajang perkenalan diplomat AS yang baru sekaligus membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral antarkedua negara.
Saat menanggapi hal itu, Peter menegaskan komitmen AS untuk mendukung penuh upaya Indonesia dalam bergabung dengan OECD.
Dia menilai proses aksesi itu merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural dalam negeri. []
