JAKARTA—-Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan defisit BPJS Kesehatan akan semakin melebar pada 2019 ini. Sekalipun dia tidak mengungkapkan seberapa besar kenaikannya, dibandingkan 2018 yang mencapai Rp19,4 triliun.
Saat rapat bersama Komisi XI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/8/19) Menkeu menuturkan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan adalah tingkat keaktifan peserta BPJS informal yang rendah, yakni 54 persen.
Kami sudah meminta kepada BPJS agar angka tersebut ditingkatkan menjadi minimal 60 persen. Selain itu, mereka hanya membayarnya saat sakit. Setelah sembuh, iurannya dibiarkan,” ujar Sri Mulyani.
Lanjut dia, struktur iuran BPJS terlalu kecil. Padahal manfaat yang ditawarkan dan bisa didapatkan peserta terbilang banyak. Kondisi yang tidak seimbang ini membuat risiko biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan menjadi lebih tinggi.
Sri juga menjelaskan manipulasi kelas rumah sakit (RS) yang masuk dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari hasil audit BPKP terlihat bahwa masih ada rumah sakit yang meningkatkan kelas demi mendapatkan dana lebih besar.
“Yang tidak kalah penting adalah integrasi data, temuan BPKP memperlihatkan, masih banyak dara yang belum terintegrasi dengan fasilitas jaminan kesehatan nasional terdahulu seperti Jamkesda ataupun fasilitas lain,” terang Sri Mulyani.
Untuk itu Sri mulyani berharap, permasalahan data dapat rampung pada 2019 dengan turut melibatkan dinas-dinas terkait.
“Pihak BPJS Kesehatan seharusnya dapat membenahi berbagai permasalahan tersebut. Termasuk dengan menagih kepada pihak yang berutang, bukan dengan meminta langsung kepada Kemenkeu untuk menutupi defisit,” tutup dia.
